Mutasi Jabatan Hanya ‘Rolling’, Ini Alasannya

 

TANJUNG REDEB – Seiring ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindaklanjut dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah, yang dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Bupati, Jumat (23/12/2016), 102 pejabat di lingkungan Pemkab Berau dimutasi.

Dilakukannya mutasi tersebut, tentu tak hanya sekedar penyegaran saja, melainkan untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan publik menjadi lebih baik kedepannya. Untuk memaksimalkan hal tersebut, Bupati Berau, Muharram akan melakukan nota kesepahaman atau kontrak kerja yang diberikan kepada sejumlah pejabat yang baru menempati tugas dan jabatan barunya. Sebab, pejabat yang menempati posisi baru dituntut harus menunjukkan kinerja dalam enam bulan ke depan jika ingin tetap bertahan di jabatan barunya.

Muharram saat diwawancarai usai kegiatan mutasi di Balai Mufakat menyampaikan, dirinya akan memberikan kontrak kerja untuk melihat keseriusan pejabat-pejabat tersebut. Baik yang baru menempati posisi Kepala Dinas, Kepala Kantor, maupun Kepala Badan. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja sejumlah pejabat baru tersebut, pihaknya juga akan membentuk tim dalam menilai kinerja selama enam bulan ke depan.

“Jadi progress yang kita amanahkan ini sampai tidak, kan nanti menjadi bahan evaluasi. Misalnya saja camat, kan mesti ada pelayanan dasar yang harus dipenuhi. Nah, apakah item-item yang dimaksud ini dapat dicapai dengan baik. Inilah nanti yang menjadi dasar penilaian kita,” terangnya kepada beraunews.com.

Tak hanya camat, kepala badan, kepala Kantor atau kepala dinas juga harus mencapai target yang telah disepakati sebelumnya. Jika kemudian kesepakatan itu tidak dijalankan, maka menurutnya, pejabat yang bersangkutan bisa dikatakan hanya asal kerja.

“Tapi jika kita berikan kontrak kerja sejak awal, paling tidak mereka berpikir untuk mencapai kontrak itu, dan mereka juga harus malu apabila kontrak itu tidak tercapai,” tuturnya.

Saat ditanya, apakah mutasi yang dilakukan hanya ‘rolling’ tersebut terkait dengan Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB 02/2016 tentang Penggantian Pejabat Pasca Pilkada yang menyatakan, kepala daerah dilarang melakukan penggantian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama selama 2 tahun sejak dilantik. Adapun JPT Pratama yang dimaksud adalah Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota, Kepala Dinas provinsi, dan Kepala Dinas/Badan. Bahkan, mempertegas SE Menteri PAN-RB itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangani Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah. Muharram membenarkan hal tersebut.

BACA JUGA : Bupati Tak Bisa Mutasi Sekda dan Kadis Sebelum 2 Tahun

“Salah satunya itu. Dan yang kedua, khusus untuk jabatan tinggi itu kan harus lelang, sementara dalam posisi seperti ini mau melelang itu tidak mungkin. Karena rumah yang tersedia lebih sedikit dibanding orang yang ada. Mau tidak mau harus ada yang dikorbankan,” pungkasnya.(Hendra Irawan)