Terlambat Beri THR, Perusahaan Didenda

TANJUNG REDEB – Seperti umumnya jelang lebaran Idul Fitri, selain mengharapkan penerimaan gaji dari perusahaan, seluruh karyawan tentu mengharapkan Tunjangan Hari Raya (THR). Seperti tahun 2016 kali ini, jauh hari sebelum mendekati hari H, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau sudah menyiapkan regulasi dan himbauan kepada seluruh perusahaan.

Kadisnakertrans Berau, Syarkawi HAB, sudah memastikan kewajiban itu dilaksanakan perusahaan dan bakal ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan ketenagakerjaan tersebut. Menurutnya, THR kepada karyawan terhitung 1 Minggu menjelang lebaran sudah harus diberikan dan disesuiakan dengan masa kerja karyawan.

“Misalnya sudah bekerja lebih dari 12 bulan atau setahun, maka wajib bagi perusahaan untuk memenuhi hak karyawan tersebut dengan memberikan THR sebesar gajinya sebulan,” jelasnya.

Sementara bagi karyawan yang belum mencapai masa kerja setahun, tetap mendapatkan THR dengan perhitungan, masa kerja dibagi 12 dikalikan besaran upah sebulan.

“Jadi semua dapat THR. Ini ketentuan yang sudah berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6/2016 tentang THR keagamaan, dan diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari H,” ujarnya.

Untuk memastikan perusahaan memberikan hak karyawannya, Disnakertrans akan melakukan evaluasi kepada seluruh perusahaan pada H-10 Idul Fitri 1437 Hijriah.

Selain menghimbau pemberian THR yang disesuaikan dengan gaji, Disnakertrans juga menegaskan sanksi kepada perusahaan yang tidak mengindahkan amanat tersebut. Seperti disebutkan dalam  Pasal 10 Permenaker itu, akan diberikan sanksi sebesar 5 persen dari nominal THR yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan.

“Itu baru sanksi keterlambatan memberikan THR, tetapi tidak menggugurkan kewajiban perusahaan akan kewajibannya untuk membayar THR,” tutupnya seraya mengatakan khusus Kabupaten Berau, instruksi tersebut sudah ditandatangani Bupati.(ea)