3 Kampung Belum Cairkan Dana Desa 2016, Realisasi Capai 97,5 Persen

 

TANJUNG REDEB – Jelang akhir tahun anggaran 2016, capaian realisasi dana desa yang bersumber dari APBN telah mencapai 97,5 persen. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Berau, Datu Kesuma melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung, Sudirman, Selasa (6/12/2016).

Dikatakannya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka pencairan dana desa telah berakhir per tanggal 30 November 2016 lalu.

“Untuk penyaluran dana desa APBN itu paling lambat 30 November 2016 sudah berakhir dan itu sudah kita sosialisasikan kepada seluruh Camat, Pendamping Kecamatan, seluruh Kepala Kampung dari jauh-jauh hari,” katanya saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya.

Untuk capaian realisasi dana desa, lanjut Dirman (sapaan akrabnya-red), pencairan anggaran yang dilakukan aparatur pemerintahan kampung mencapai 98 persen pada tahap I. Artinya, dari 100 kampung yang ada di Kabupaten Berau, sebanyak 98 kampung telah selesai dan berhasil mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tersebut.

Kampung yang belum mencairkan dana desa tahap I itu hanya Kampung Balikukup, Kecamatan Batu Putih dan Kampung Teluk Alulu Kecamatan Maratua. Sementara, di tahap II, tambah Dirman, sebanyak 97 kampung sudah mencairkan dana desanya. Kampung yang belum mencairkan dana desa tahap II merupakan kampung yang belum juga mencair dana desa tahap I dan ditambah Kampung Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar.

“Itu Teluk Alulu kaitannya dengan permasalahan internal, pergantian BPK. Kemarin SILPA-nya juga terlalu besar jadi tidak bisa dicairkan. Jadi melaksanakan sisanya itu saja,” tambahnya.

Untuk total anggaran sendiri, jelas Dirman, Kabupaten Berau menerima transfer dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp66,01 miliar. Dengan adanya 3 kampung yang belum mencairkan dana desa, maka sisa dana desa Rp1,5 miliar akan masuk di rekening kas umum daerah.

“Nah ini tadi kita bahas juga, kita upayakan masuk di APBD murni 2017, sehingga nanti sisa 3 kampung ini, bisa langsung diprogramkan di 2017,” jelasnya.

Sisa dana desa yang masuk rekening kas umum daerah itu, kata Dirman, dapat dicairkan kembali oleh 3 kampung itu pada tahun anggaran 2017 tanpa menunggu disahkanya Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun 2017. Sebab, jika menunggu adanya Perbup dipastikan baru bisa cair di bulan Juli hingga Agustus.

“Sangat lamban karena harus menunggu perubahan itu dulu. Nah sekarang ini kita upayakan (dipercepat), itulah manfaatnya PMK mengatur penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, itu paling lambat November,” tutupnya.(Andi Sawega)