Jika APBD Dibagi Dua, Pemekaran DOB BPS Tak Disetujui Bupati

 

BIDUK-BIDUK – Rencana pemekaran Kecamatan Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, dan Kecamatan Biduk-Biduk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Berau Pesisir Selatan (BPS) hingga kini masih terus digalakkan. Bahkan, Bupati Berau Muharram, saat melakukan kunjungan ke Kampung Teluk Sumbang, Jumat (2/12/2016) lalu menyatakan dukungannya terkait rencana DOB itu.

"Kalau Pemkab, dan DPRD saya kira sudah tidak ada masalah. Bola (proses pemekaran-red) sepenuhnya kita serahkan ke DPRI RI, dan Kemendagri, apakah akan melanjutkan atau tidak. Kalau dari Bupati, DPRD, dan Gubernur Kaltim sudah selesai," terangnya kepada awak media.

Terkait kesiapan menjadi DOB, Bupati mengatakan, Kabupaten Berau lebih siap dari pada kabupaten pemekaran yang lain. Bahkan, dari segi potensi di lima kecamatan yang masuk di wilayah BPS cukup luar biasa. Terutama dari segi potensi pertanian, perkebunan dan pariwisata.

"Saya sebagai bupati kabupaten induk mengatakan akan sangat ringan kalau ada pemekaran. Kabupaten Berau selama ini menjadi satu-satunya kabupaten induk yang belum pernah ada pemekaran. Apalagi dengan potensi luas wilayah Berau saat ini, saya kira sangat layak dilakukan pemekaran," terangnya

BACA JUGA : Pengunjung Expo Galang Tanda Tangan Dukungan DOB BPS
 
Sementara itu, terkait beredarnya isu dari Mendagri, jika pemekaran BPS dilakukan, maka APBD kabupaten induk akan dibagi dua, Muharram mengatakan, jika hal tersebut terjadi hal itu bukan di luar keinginannya. Ia menilai, kondisi itu akan sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur yang luat biasa borosnya. Belum lagi, gaji pegawai dan keperluan lain.

"Padahal selama ini satu bupati saja sebetulnya sudah dapat mengendalikan. Tapi, jika dihadapkan dengan kondisi seperti itu, maka Pemkab jelas menolak pemekaran. Karena kalau dipaksakan mungkin elit mendapat keuntungan, sedangkan rakyat jadi korban," pungkasnya.

 

Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan, BPS sudah sangat layak untuk dimekarkan. Terlebih dengan banyaknya potensi yang ada di wilayah tersebut.

Dengan terjadinya pemekaran, lanjut Awang, akan sangat berdampak pada pembangunan wilayah. Seperti pemerataan infrastruktur, pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik, dan demokrasi akan menjadi lebih berkembang karena ada dewan yang membantu bupati dalam pengembangan wilayah.

Ia pun berpesan kepada masyarakat BPS, agar pemekaran tersebut dipersiapkan lebih baik. Sebab, tidak lama lagi anggota DPR RI dari Komisi II akan melakukan peninjauan untuk melihat sejauh mana persiapan yang telah dilakukan.

"Jadi masyarakat harus satu suara dan tidak boleh bertengkar terutama dalam penetapan ibu kota kabupaten. Karena saya sudah tetapkan ibukotanya adalah Kecamatan Talisayan," tandasnya.(Hendra Irawan)