Gubernur Kaltim : Pabrik Semen Masih Dipertimbangkan, Sawit Tak Boleh Dihalangi

 

BIDUK-BIDUK – Pro dan kontra diterbitkannya izin industri semen dan kelapa sawit di Kecamatan Biduk-Biduk terus bergulir di tengah masyarakat. Kondisi itu pun ditanggapi langsung oleh Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak dalam kunjungannya ke Kecamatan Biduk-Biduk.

Kepada sejumlah awak media, Gubernur menyampaikan, untuk pabrik semen dirinya masih mempertimbangkan apakah industri tersebut terus berjalan atau tidak. Hanya saja, yang namanya investasi akan selalu menguntungkan bagi negara, serta bagi masyarakat setempat.

BACA JUGA : RTRWP Signal Kebun Sawit Jalan Terus, Termasuk di Berau

Disamping itu, dirinya mengaku telah berbicara dengan Bupati Berau, Muharram terkait adanya investasi pabrik semen tersebut. Namun, pihaknya masih harus mempertimbangkan dampak yang diakibatkan dari industri itu terhadap lingkungan, khususnya di sektor pariwisata.

“Jadi, beri kami kesempatan untuk melakukan penilitian lebih lanjut, dan saya tidak ingin buru-buru,” ungkapnya kepada sejumlah awak media, Jumat (2/12/2016) kemarin.

Saat ini, lanjut Awang, disamping dari tim ahli dari Pemprov Kaltim, pihaknya juga melibatkan ahli dari badan geologi yang berkedudukan di Bandung untuk melakukan penilitian.

“Semua investor masih kita pertimbangkan, dan belum kita tolak,” ujarnya.

BACA JUGA : BLH Provinsi Tunjukkan Signal Pabik Semen di Biduk-Biduk Jalan Terus, BLH Berau Tunggu Amdal

Terkait penolakan yang disuarakan sebagian masyarakat, LSM dan mahasisiwa Berau. Hal itu dikatakannya, tetap menjadi pertimbangan pihaknya dalam mengambil keputusan.

“Kita dengar, dan kita timbang-timbang. Masyarakat perlu pembangunan, Negara perlu pembangunan, dan Kaltim juga perlu pembangunan. Tapi tidak mengorbankan lingkungan,” jelasnya.

BACA JUGABupati : Izin Sawit PT KSN Tak Mungkin Diberikan

Ia juga mengakui, karst merupakan warisan dunia. Namun karst juga tidak hanya ada satu di Kaltim, masih banyak pilihan yang lain. Saat disinggung terkait aturan perlindungan gunung karst, Awang menyebutkan, Kaltim memiliki karst yang cukup banyak, khususnya karst yang ada di Kutim, dan Berau.

“Akan kita pertimbangkan, mana karst yang betul-betul harus kita lindungi. Apalagi, kita juga memiliki RTRW, makanya kita beri kesempatan dulu,” jelasnya.

Terkait izin lokasi industri sawit seluas 17 ribu hektar untuk PT Kebun Sawit Nusantara (KSN) yang juga berada di Kecamatan Biduk-Biduk, Awang menegaskan tidak ada masalah dan akan terus digalakkan.

“Karena sawit juga merupakan salah satu sektor industri yang mensejahterakan rakyat. Tidak boleh dihalangi,” tegasnya.

BACA JUGA : Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Biduk-Biduk, Komisi I DPRD Berau Datangi BPPMD Kaltim

Ditanya terkait moratorium perkebunan kelapa sawit yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 17/2015 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit, Awang menjawab, moratorium bukan merupakan sebuah pelarangan.

“Saya tegaskan, kalau moratorium itu hanya penundaan perizinan, bukan pelarangan,” pungkasnya.(Hendra Irawan)