Akhir Desember Mutasi, Perbup Struktur dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dikebut Penyelesaiannya

 

TANJUNG REDEB – Setelah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau di Gedung DPRD Berau, Senin (31/10/2016) lalu, draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah baru di Pemkab Berau masih mengalami perbaikan. Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab Berau, David Pamudji.

“Setelah disahkannya perda (OPD) pada akhir Oktober itu, kita maraton untuk memperbaiki naskah perdanya karena habis di paripurna itu dan dilangsir ke provinsi untuk diproses oleh (bagian) hukum di provinsi. Kemudian, kita disuruh perbaiki,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com diruang kerjanya, Kamis (1/12/2015).

Sebetulnya, lanjut David, sebelum perda itu disahkan, pihaknya telah melakukan asistensi pada seluruh SKPD lama yang akan berubah menjadi SKPD baru. Mengingat, dalam pembahasan di Badan Legislasi (Banleg) sempat berjalan cukup lama dan waktunya telah molor.

“Kita sudah asistensi maraton untuk memanggil SKPD sampai dua tiga kali karena kita minta usulan draf. Kemudian, kita asistensi sampai per item beberapa SKPD. Sampai perda itu disahkan, kami pun masih asistensi,” lanjutnya.

Usai asistensi itu, tambah David, barulah pihaknya mulai melakukan penyusunan draf Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pembentukan dan Susunan Struktur Perangkat Daerah Pemkab Berau yang berjumlah 31 perangkat daerah baru.

“Memang kesulitan kita ini, kita dalam Perbup ini selain menyusun struktur juga menyusun per subbag, itu sampai detail perlu kita terus berkomunikasi dengan SKPD,” tambahnya.

Selama penyusunan draf itu, jelas David, SKPD pun masih memberikan perbaikan meski draf telah tersusun. Terlebih, untuk kelembagaan baru ini, masih banyak aturan-aturan pemerintah pusat atau kementerian terkait yang belum diterbitkan.

“Kita diminta cepat memproses, tapi itu ada peraturan-peraturan menteri yang terkait nomenklatur baru terbit, sehingga kita pun masih menerima perbaikan SKPD karena dia baru mendapatkan Permennya. Saat ini, ada sekitar 30 Perbup tentang nomenklatur struktur organisasi dan tata kerja masing-masing SKPD,” jelasnya.

Dari 30 Perbup tentang tugas pokok dan fungsi serta susunan struktur SKPD baru yang telah disusun berdasarkan nomenklatur yang diatur oleh kementerian, kata David, pihaknya baru menyelesaikan sekitar 16 Perbup. Namun, dalam minggu depan, pihaknya pun akan kembali menyerahkan beberapa draf Perbup SKPD baru ke Pemprov Kaltim melalui Bagian Hukum untuk difasilitasi menjadi peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Saya tidak tahu pastinya karena ada SKPD yang tidak berubah pun harus dibikin Perbupnya, ternyata begitu. Seperti, contohnya Korpri, kemudian penanggulangan bencana, itu pun masih kita susun lagi, walaupun tidak berubah,” katanya.

Untuk draf Perbup yang tersisa, tegas David, pihaknya terus berupaya agar segera dapat diselesaikan dan menjadi Perbup baru. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bagian Hukum Pemprov Kaltim maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum HAM) Perwakilan Kaltim.

“Kami juga koordinasi dengan biro organisasi karena Perbup itu harus disampaikan ke provinsi untuk difasilitasi lagi. Provinsi nanti yang fasilitasinya itu kalau kontennya dari biro organisasi, dari naskahnya dari Kemenkum HAM provinsi. Kita minta kemarin dipercepatkan begitu karena akhir Desember akan dipakai untuk mutasi. Dari provinsi siap, tidak masalah,” tegasnya.

Beberapa draf Perbup SKPD baru yang tersisa, jelas David lagi, juga telah dijadwalkan untuk difasilitasi Pemprov sembari pihaknya terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Seperti, kembali memanggil Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk membagi tupoksi yang dianggap masih tumpang tindih.

“Jadi sambil berjalan pun kita tetap manggil kalau kita analisa masih ada yang (tumpang tindih). Kita akan panggil ulang sambil menyempurnakan, Insya Allah doakan lah mudah-mudahan minggu depan sudah clear semuanya, termasuk kelurahan dan kecamatan,” pungkasnya.(Andi Sawega)