DPU Berau Perpanjang Kesepakatan Bersama Kejari Tanjung Redeb

 

TANJUNG REDEB – Sebagai bentuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi maupun gugatan perdata, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau memperpanjang Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Redeb. Penandatangan kerjasama dilakukan Kepala DPU, Taupan Madjid bersama Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, Rudi Hartawan Manurung, Rabu (30/11/2016), di Kantor DPU.

Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) memiliki beberapa kewenangan yang dapat dimanfaatkan stakeholder maupun masyarakat. Sebagai pengacara negara, bidang datun memberikan lima bantuan penindakan hukum, baik litigasi maupun non litigasi, bantuan pertimbangan hukum berupa legal opinion dan pendampingan hukum atau legal asisten yang dalam pelaksanaan dengan MoU seperti telah dilakukan bersama DPU.

Kajari Tanjung Redeb, Rudi Hartawan Manurung yang didampingi Kepala Seksi Datun, Indra Thimoty mengungkapkan, belum semua stakeholder yang melakukan kerjasama dalam pendampingan hukum melalui pengacara negara.

Kesadaran dari seluruh stakeholder baik instansi pemerintah, BUMD, BUMN maupun masyarakat, belum memahami peran dari pengacara negara. Selain itu, ada beberapa instansi yang telah melakukan MoU namun belum ada tindaklanjut dalam pelaksanaan pendampingan.

“Kesadaran stakeholder baik pemerintahan, BUMD maupun BUMN masih kurang memahami peran pengacara negara, padahal ini gratis,” ungkapnya.

 

Beberapa SKPD, tambahnya, juga telah menjalankan kerjasama dengan baik selama ini. Seperti DPU yang telah meminta pendampingan dalam beberapa pelaksanaan kegiatan, seperti pengadaan lahan. Ada juga, Dinas Perumahan dan Tata Ruang yang meminta pendampingan dalam pelaksanaan program rumah layak huni.

Bahkan, setiap tahapan yang dilaksanakan selalu melakukan konsultasi hukum sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Begitu juga dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Berau, selama ini telah menjalin kerjasama. Pihaknya hanya memberikan pendampingan dalam kajian hukum dan tidak mencampuri teknis pelaksanaan kegiatan.

“Jadi kita selalu siap untuk memberikan pendampingan, selama ini kerjasama pengelola bandara Kalimarau juga sudah berjalan,” jelasnya.

 

Sementara itu, Kepala DPU Berau, Taupan Madjid mengatakan, menjalin kerja sama dengan kejaksaan yang merupakan pengacara negara, agar pihaknya bisa fokus bekerja dan meningkatkan kinerja.

Dimana, selama ini pihaknya juga sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang membutuhkan pandangan dan masukan dari kaca mata hukum. Seperti, menafsirkan perubahan-perubahan aturan soal kegiatan pembangunan dan sebagainya. Untuk itu, dengan kerja sama tersebut, pihaknya bisa meminimalisasi persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek di Kabupaten Berau kedepannya.

“Biar satu pemikiran, bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ini akan mempercepat proses pembangunan di Berau,” pungkasnya.(Andi Sawega)