Bupati Buka-Bukaan Soal Pengadaan Mesin Pembangkit PLTU Lati Unit IV

 

TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Muharram buka-bukaan terkait pemadaman listrik yang terus berlangsung selama beberapa bulan belakangan ini, khususnya mengenai pembangunan turbin dan boiler unit IV PLTU Lati yang telah direncanakan sejak tahun 2015 lalu. Langkah itu dilakukan Bupati agar masyarakat Berau mengetahui duduk persoalannya secara terang benderang. Seperti diketahui, pembangunan itu diharapkan dapat mengantisipasi kondisi krisis listrik yang terjadi saat ini.

“Seandainya manajemen PLTU (Lati) yang lama menuntaskan perencanaan yang sudah dilakukan pada saat itu, boleh jadi Boiler ke-4 itu mestinya sudah jadi. Tapi, karena tidak dituntaskan, itulah penyebab pemadaman ini dan saya ingin sampaikan dan buka di forum ini supaya bapak ibu semua tahu apa yang ada hari ini,” ungkap Bupati saat memberikan pandangan dalam rapat paripurna Penandatanganan Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Multiyears Contract (MYC) Tahun Anggaran 2017 di ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Kamis (24/11/2016) kemarin.
 
Dikatakan Muharram, pada tahun 2015 lalu, PT Indo Pusaka Berau (IPB) yang mengoperasikan PLTU Lati telah mencanangkan pembangunan turbin dan boiler baru. Untuk merealisasikan pembangunan itu, PT IPB meminjam dana ke Bank Negara Indonesia (BNI) kurang lebih Rp43 miliar.

“Dengan asumsi kurang lebih Rp20 miliar sekian juga untuk membayar utang. Tetapi, dalam perjalanannya, kontrak kerja dengan kontraktor untuk membangun turbin dan boiler itu, tidak jadi dilaksanakan karena terjadi kenaikan kurs dollar, yang dulunya Rp9 ribu menjadi Rp12 ribu, sehingga otomatis harga jual barang itu semakin tinggi,” beber Muharram.

BACA JUGA : Waduh, Pengadaan Mesin Pembangkit PLTU Lati Mundur Lagi

Masalahnya, Chairuddin Noor selaku Direktur Utama PT IPB saat itu, terlanjur telah mengeluarkan uang muka sebesar Rp14,85 miliar untuk PT Pembangkit Listrik Nusantara (PLN) yang berkedudukan di Jakarta. Pemberian uang muka ini dinilai Muharram, salah sasaran lantaran hingga hari ini PT PLN sama sekali belum ada melakukan pekerjaan alias belum ada progress pekerjaan sama sekali.

“Uang sudah keluar kurang lebih Rp14,85 miliar, itu tidak ada sepeser pun bangunan yang terjadi untuk membangun boiler yang ke-4. Sudah di ultimatum oleh Indonesia Power dan termasuk juga Indo Pusaka Berau untuk mengembalikan uang ini,” katanya.

Namun Pemkab Berau melalui PT IPB, dikatakan Muharram, saat ini tengah berjuang di Jakarta guna mengupayakan agar proyek tersebut tetap bisa berjalan hingga Desember 2016 mendatang. Namun jika tak berhasil juga, PT IPB akan meminta kembali pembayaran uang muka tersebut atau jalur hukum kemungkinan besar akan ditempuh.

“Yang menjadi masalah hari ini, PLTU setiap bulan harus mengembalikan uang atau mengansur utang ke BNI kurang lebih Rp1,2 miliar per bulan,” tegasnya.

Pengangsuran utang piutang itu, dinilai Muharram, menjadi beban yang cukup luar biasa. Pasalnya, dalam kondisi normal saja tanpa ada utang, PT IPB dalam laporan keuangannya hanya meraih keuntungan tidak sampai Rp1 miliar per bulan.

“Jadi kalau bapak ibu memikirkan hari ini tentang PLTU, sebetulnya dalam kondisi yang sangat tidak menggembirakan dan mudah-mudahan ada solusi dari manajamen PLTU yang lama untuk mengembalikan agar bisa kembali pulih menyempurnakan pembangunan yang sedang direncanakan,” pungkasnya.(Andi Sawega)