Bupati : Izin Sawit PT KSN Tak Mungkin Diberikan

 

TANJUNG REDEB – Suara penolakan terhadap tertibnya izin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 17 ribu hektar untuk PT Kebun Sawit Nusantara (KSN) yang disampaikan masyarakat dan aparatur pemerintahan kampung Giring-Giring, Teluk Sulaiman dan Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk beberapa waktu lalu, akhirnya dijawab langsung oleh Bupati Berau, Muharram.

Dikatakan Bupati, sesuai hasil kajian teknis dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim dan BLH Berau, dari izin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 17 ribu hektar itu, ternyata luas lahan yang efektif untuk dimanfaat sebagai lahan perkebunan hanya kurang lebih 2.700 hektar, yakni di Kabupaten Berau seluas 1.500 hektar dan Kabupaten Kutai Timur seluas 1.200 hektar.

“Hasil kajian dari BLH Provinsi dan BLH Kabupaten, ternyata luas lahan yang 17 ribu itu, yang juga sebagian di Kutim dan sebagian di Berau, setelah kita lakukan mapping dan analisis secara letak, ditemukan fakta bahwa lahan itu yang efektif hanya kurang lebih 2.700 hektar. 1.500 hektar di Kabupaten Berau, 1.200 hektar di Kutim dengan posisi terpisah,” ungkap Muharram saat menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Multiyears Contract (MYC) Tahun Anggaran 2017, Kamis (24/11/2016) di ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Sekretariat DPRD Berau.

Untuk lahan efektif yang berada di Kabupaten Berau sendiri, lanjut Muharram, juga dalam kondisi terbagi menjadi banyak lokasi yang saling berjauhan. Jarak antara 1 lokasi lahan yang efektif untuk perkebunan dengan lokasi lainnya saling berjauhan membentuk pola titik-titik atau spot.

“Yang di Kabupaten Berau yang 1.500 (hektar), itu pun spot-spot. Dan, itu spot-spotnya berjauhan. Karena posisinya sudah terpisah, maka untuk mengeluarkan izin, itu masing-masing Kabupaten punya hak. Berau punya 1.500 dan Kutim yang 1.200,” lanjutnya.

BACA JUGA : Lanjutkan Aspirasi Penolakan Sawit, Komisi I DPRD Berau Konsultasi Ke Ombudsman

Dengan kondisi lokasi yang saling terpisah dan membentuk pola spot, tambah Muharram, tentu tidak memungkinkan untuk menjadi lokasi perkebunan kelapa sawit dan pihak yang berwenang untuk menerbitkan izin lokasi itu kembali menjadi kewenangan Pemkab Berau. Untuk itu, ditegaskan Muharram, Pemkab tidak akan menerbitkan izin lokasi perkebunan kelapa sawit untuk PT KSN.

“Karena polanya yang spot-spot dan terlalu berjauhan, maka saya menyimpulkan tidak mungkin untuk sawit, sehingga saya menyampaikan pada hari ini karena domainnya sudah masuk di wilayah kita, di Kabupaten Berau dan juga di Kutim, maka saya ingin mengatakan Insya Allah itu tidak mungkin akan kita berikan izin,” pungkasnya.(Andi Sawega)