Badai Defisit Anggaran Berlanjut, Ini Tanggapan Bupati

 

TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Muharram harus kembali dipusingkan dengan adanya penurunan pendapatan daerah untuk APBD tahun anggaran 2017 mendatang. Penurunan itu akibat adanya kelebihan dana perimbangan yang ditransfer atau disalurkan oleh pemerintah pusat ke Pemkab Berau dan harus dikembalikan dalam bentuk pemotongan pendapatan daerah pada ABPD 2017 mendatang.

Ditemui di Kantor Bupati Berau, Bupati menjadi bingung dengan istilah dana salur lebih itu. Sementara, selama tahun 2016 ini, telah terjadi pemangkasan anggaran yang bersumber Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat maupun Pemprov Kaltim pada APBD tahun anggaran 2016.

“Dana salur lebih tahun berapa? Aneh juga kalau dibilang lebih salur, sementara uang yang ada disalurkannya ditarik. Saya juga tidak tahu mendefinisikan lebih salur itu, sementara yang ada saja diambilnya. Kok disebut dana salur lebih Rp118 miliar,” tanya mantan anggota DPRD Kaltim itu saat ditemui beraunews.com, Rabu (23/11/2016).

Namun, jika pemotongan pendapatan daerah itu merupakan kebijakan pemerintah pusat, dikatakannya, tentu pemerintah daerah harus menerimanya dan harus melakukan penyesuaian-penyesuaian pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2017 yang telah diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Tapi, apa pun namanya kalau memang itu menjadi keputusan pusat, ya kita di daerah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Paling itu yang bisa kita lakukan,” lanjutnya.

BACA JUGADefisit Anggaran Berlanjut, Rasionalisasi Proyek Kembali Dilakukan

Terlebih KUA-PPAS tahun anggaran 2017 yang diajukan TAPD masih dalam pembahasan di DPRD Berau melalui Badan Anggaran (Banggar) yang diketuai Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah. Selain itu, lanjut Muharram, informasi tentang adanya dana salur lebih itu baru juga terima Pemkab Berau setelah diajukannya draf KUA-PPAS itu.

“Jadi, nanti saat pembahasan KUA-PPAS, otomatis karena ada informasi ini, tentu akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian,” tambahnya.

Terkait adanya dana salur lebih itu, kata Muharram, memang telah didengar dirinya sendiri saat masih berada di luar negeri melalui komunikasi dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Berau, Maulidiyah. Informasi itu juga telah disampaikan TAPD pada saat pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2017 bersama Banggar DPRD Berau.

“Sudah lewat Ibu Maulidiyah. Dan pasti pembahasan KUA-PPAS kan menyesuaikan informasi terbaru,” katanya.

Dengan adanya pemotongan pendapatan daerah itu, tak dipungkiri Muharram, Pemkab akan kembali melakukan rasionalisasi pada Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang ada tertuang dalam draf KUA-PPAS tahun anggaran 2017.

“Ohh, iya pasti (ada rasionalisasi lagi). Artinya, dikurangi, ya kita rasionalisasi. Kalau ditambah, ya kita tambah juga anggarannya,” ujarnya.

BACA JUGA : Badai Defisit Anggaran Bakal Berlanjut, Ini Penjelasan Dispenda

Bahkan, penyertaan modal senilai Rp57,5 miliar yang ada tertulis dalam draf KUA-PPAS tahun 2017 yang diajukan Pemkab Berau, dinilai Muharram, juga dapat dirasionalisasi. Terlebih, Muharram juga memahami jika setiap penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (Perusda) harus didahului dengan adanya kajian akedemis dan sebagainya.

“Itu pasti dan kita tidak mau melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya tidak ada landasan-landasan (hukum). Akan kita lihat nanti bagaimana penyesuaian-penyesuaiannya, tentu tidak riil juga ketika anggaran misalnya menyusut kemudian ini (penyertaan modal) dipaksakan. Pastilah ada penyesuaian-penyesuaian,” pungkasnya.(Andi Sawega)