Agar Bertanggung Jawab, Pemerintah Kurangi Suplai Listrik Ke PLN

 

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau berencana akan mengembalikan jatah distribusi daya listrik dari PLTU Lati yang dikelola PT Indo Pusaka Berau (IPB) sesuai kontrak dengan PT PLN, dimana PT PLN hanya disuplai daya minimal 7 Megawatt (MW) per harinya.

Seperti informasi yang didapat dari PT IPB, jika kontrak antara PT IPB dan PT PLN untuk suplai listrik minimal 7 MW dan maksimal 14 MW. Namun pada kenyataannya, jika tiga pembangkit milik PLTU Lati beroperasi, maka PT PLN mendapatkan 16 MW setiap harinya. Berbeda jika terjadi gangguan atau pemeliharaan, maka PT PLN hanya akan mendapat 9 MW.

“Sesuai kontraknya ya seperti itu, kalau kita suplai di bawah 7 MW, maka kita yang akan kena denda,” ungkap Direktur Utama PT IPB, Najamuddin kepada beraunews.com, Senin (21/11/2016).

Sementara Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo mengatakan, jika pada awal tahun 2017 rencananya akan mengembalikan kontrak awal seiring adanya penambahan daya yang dilakukan PT PLN. Hal ini juga untuk mengetahui seberapa besar tanggung jawab PT PLN kepada masyarakat.

“Mereka seolah tak ada upaya untuk membantu mesin kita yang sudah tua. Kalau pakai diesel, mereka (PLN-red) akan keluar biaya besar dan mereka seolah tak mau melakukan itu,” bebernya.

BACA JUGA : Bupati : Saya Turun Bersama Masyarakat Kalau PLN Tak Segera Atasi Pemadaman

Ditemui di Kantor Bupati Berau, Manajer Bidang Pembangkit PT PLN Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) Edwin Bangun menanggapi pernyataan tersebut sebagai cambuk dari Pemkab Berau agar PLN tidak main-main dalam menjalankan program yang telah diagendakan.

“Tidak akan mungkin dilakukan, karena satu unit pembangkit tidak beroperasi saja, kondisinya sudah seperti ini,” jelasnya Edwin.

Edwin menambahkan, jika PLN akan tetap menjalankan program yang telah ada.

“Sudah ada beberapa upaya yang akan kita lakukan, baik jangka pendek, menengah maupun panjang, dan itu tidak akan kita rubah,” pungkasnya.(Dedy Warseto)