Lanjutkan Aspirasi Penolakan Sawit, Komisi I DPRD Berau Konsultasi Ke Ombudsman

 

BALIKPAPAN – Sebelum bertandang ke kantor BPPMD Kaltim, Kamis (17/11/2016) lalu, Komisi I DPRD Berau terlebih dahulu melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltim sehari sebelumnya.

Kunker ini untuk mempertanyakan tata cara pelaporan adanya dugaan kesalahan Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim dalam menerbitkan izin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 17 ribu hektar untuk PT Kebun Sawit Nusantara (KSN) di Kecamatan Biduk-Biduk.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris mengungkapkan, dalam kunjungan kali ini, dirinya bersama empat anggota Komisi I lainnya, yakni Najmuddin, Eko Wiyono, Syahruni dan Jekson Along hanya disambut para asisten ORI Perwakilan Kaltim, yakni Ali Wardana dan Dwi Farisa Putra Wibowo yang juga Humas ORI Perwakilan Kaltim.

“Kami ke Ombudsman, itu berkonsultasi bagaimana tata cara laporan. Kalau membuat laporan bagaimana caranya, nah kami minta penjelasan dari Ombudsman,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Waris, tindak lanjut laporan itu juga menjadi bahan pertanyaan rombongan Komisi I DPRD Berau dalam pertemuan di kantor ORI yang berada di Balikpapan itu.

“Apa kira-kira tindak lanjutnya kalau ada laporan terkait dengan pelayanan publik,” lanjutnya.

BACA JUGA : Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Biduk-Biduk, Komisi I DPRD Berau Datangi BPPMD Kaltim

Berdasarkan penjelasan pihak Ombudsman, tambah Waris, pemberian sanksi berupa penonaktifan dari jabatan bagi pimpinan lembaga penyelenggara pelayanan publik dapat diberlakukan. Seperti, pada kasus terbitnya izin lokasi perkebunan kelapa sawit untuk PT KSN yang tidak diketahui Pemkab Berau melalui SKPD terkait, aparatur pemerintahan kampung maupun Bupati Berau sendiri.

“Pihak Ombudsman menjelaskan kalau terdapat kesalahan, dalam istilah mereka itu ada mal administrasi atau kesalahan administrasi, bisa saja nanti kepala dinas atau pihak-pihak tertentu itu akan diberikan sanksi berupa penonaktifan dari jabatan,” tambahnya.

Namun saat ini, jelas Waris, secara perorangan maupun atas nama masyarakat Kecamatan Biduk-Biduk serta dari DPRD Berau sendiri, belum ada yang melaporkan terkait terbitnya izin lokasi itu kepada pihak Ombudsman. Pihaknya masih mempertanyakan syarat-syarat dalam melakukan pelaporan terkait pelayanan publik.

“Salah satu syaratnya itu, misalkan ada pemberitahuan awal atau semacam mediasi kepada pihak yang memberi (izin), makanya kami ke Badan Perijinan. Artinya, ini sudah tahap penyampaian awal. Jika ini tidak direspon, bisa saja nanti baik itu masyarakat atau mungkin perorangan, itu melaporkan ke Ombudsman untuk minta izin itu dicabut,” jelasnya.

Untuk itu, tegas Waris, pihaknya masih pada tahapan konsultasi terkait permasalahan terbitnya izin lokasi itu. Terlebih, pihak Ombudsman juga menyarankan agar adanya tahapan penyampaian awal penolakan tersebut kepada BPPMD Kaltim.

“Yang paling utama, langkah awal apa dulu yang dilakukan supaya izin itu dicabut. Misalkan, kami menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada pemberi izin,” tegasnya.

Jika tidak ada niatan baik dari BPPMD Kaltim untuk menyelesaikan persoalan izin itu, kata Waris, barulah masyarakat maupun pemerintah daerah dapat melakukan langkah kedua, yakni melaporkannya ke Ombudsman.

“Artinya, kalau langkah ini tidak ditepati, bisa saja nanti langkah ke-2 itu dilakukan. Baik, itu oleh perorangan maupun oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Biduk-Biduk,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Ombudsman ialah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD.(Andi Sawega)