Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Biduk-Biduk, Komisi I DPRD Berau Datangi BPPMD Kaltim

 

TANJUNG REDEB – Usai mendengarkan aspirasi penolakan masyarakat Kecamatan Biduk-Biduk akan terbitnya izin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 17 ribu hektar untuk PT Kebun Sawit Nusantara (KSN), Komisi I DPRD Berau langsung bertandang ke Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kaltim, Kamis (17/11/2016) kemarin.

Rombongan yang dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris itu disambut hangat Kepala BPPMD Kaltim, Diddy Rusdiansyah di Kantor BPPMD Kaltim, Jalan Basuki Rahmat Kota Samarinda.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris mengungkapkan, dalam rapat dengar pendapat bersama (hearing) bersama BPPMD Kaltim itu, dirinya bersama empat anggota komisi I lainnya, yakni Najmuddin, Eko Wiyono, Syahruni dan Jekson Along langsung menyampaikan aspirasi masyarakat Kecamatan Biduk-Biduk yang meminta agar izin lokasi kelapa sawit PT KSN itu segera dicabut.

Hal ini sesuai hasil hearing Komisi I dan Komisi II DPRD Berau bersama perwakilan masyarakat dan aparatur pemerintahan kampung se-Kecamatan Biduk-Biduk, yang digelar di ruang rapat Komisi, Sekretariat DPRD Berau, Senin (14/11/2016) lalu.

“Kami sudah sampaikan secara lisan dan tertulis, ada tanda tangan seluruh warga Kampung Giring-Giring dan Teluk Sulaiman untuk meminta dicabut perizinan itu,” ungkapnya kepada beraunews.com, Minggu (20/11/2016).

BACA JUGA : Suarakan Penolakan Sawit, DPRD Berau Segera Temui BPPMD Kaltim

Pada prinsipnya, lanjut Waris, pihak BPPMD Kaltim menerima aspirasi masyarakat Kecamatan Biduk-Biduk dan berjanji akan membicarakan kembali bersama stakeholder yang ada dan yang berkepentingan akan terbitnya izin lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT KSN itu di tingkat Provinsi.

“Kami juga menyampaikan, selama ini Pemkab tidak dilibatkan dapat penerbitan izin ini. Itu salah satu alasan kita kenapa kita menolak dan meminta untuk dicabut karena kita merasa DPRD kan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah bersama Bupati dan SKPD yang ada, tidak dilibatkan dan kita kecewa lah,” lanjutnya.

 

Selain itu, tambah Waris, pihak BPPMD Kaltim berjanji akan mengundang Pemkab Berau bersama SKPD terkait untuk membahas kembali izin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 17 hektar itu. Bahkan, juga akan memanggil kembali pihak manajemen PT KSN.

“Mungkin juga Pak Bupati akan diundang untuk membicarakan kembali izin sawit 17 ribu hektar ini. Prinsipnya itu, dia menerima aspirasi kita dan nanti akan memanggil kembali pihak perusahaan,” tambahnya.

BACA JUGA : Datangi DPRD Berau, LSM dan KSM Sampaikan Penolakan Izin Sawit dan Pabrik Semen di Biduk-Biduk

Sebenarnya, jelas Waris, pihaknya telah mendesak agar BPPMD Kaltim bertanggung jawab dengan langsung mencabut izin lokasi. Namun, hal itu tidak dilakukan dengan secepatnya.

Mengingat, di sisi lain, pihak BPPMD Kaltim harus mengantisipasi adanya tuntutan oleh perusahaan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Untuk itu, pihaknya meminta BPPMD Kaltim supaya menyelesaikan hal tersebut sebelum pergantian tahun 2017 mendatang.

“Untuk mencabut, mungkin beliau (BPPMD) pasti mau berkonsultasi dulu ke semua pihak. Karena disisi lain juga beliau menyampaikan bahwa nanti takut digugat oleh perusahaan, di PTTUN kan,” jelasnya.

 

Namun, tegas Waris, karena penolakan yang ada merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara lisan dan tertulis, tentu pihak BPPMD harus memperhatikan hal itu. Terlebih, pencabutan izin lokasi bertujuan untuk kembali menjaga kondusifitas masyarakat di Kecamatan Biduk-Biduk.

“Sekarang masyarakat kan resah terkait izin-izin ini, jadi perlu ada kepastian. Jika pemerintah provinsi tidak mencabut, bisa saja nanti misalkan masyarakat Biduk-Biduk melaporkan ke pihak-pihak terkait. Misalkan, ke Ombudsman (Kaltim) atau kemana supaya izin ini dicabut,” pungkasnya.(Andi Sawega)