Defisit Anggaran Berlanjut, Rasionalisasi Proyek Kembali Dilakukan

 

TANJUNG REDEB – Badai defisit anggaran yang terus berlanjut, juga telah sampai langsung di telinga Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo. Defisit anggaran itu, selain merupakan dampak menurunan dana perimbangan yang bersumber dari royalty Sumber Daya Alam (SDA) tahun 2016, diungkap Wabup, juga diakibatkan adanya beberapa kesalahan pemerintah pusat. 

“Salah satu sebabnya, itu ada kelebihan saldo transfer yang tahun ini. Karena lebih, harus dikembalikan,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com di Sekretariat Pemkab Berau, Jalan APT Pranoto, Rabu (16/11/2016).

Dengan adanya perhitungan dana lebih salur itu, lanjut Wabup, pemerintah daerah mau tidak mau harus mengembalikan kembali ke pemerintah pusat. Pengembalian itu berupa pemotongan pendapatan daerah.

“Pengembalian itu berupa pemotongan pendapatan, salah satunya itu. Yang lain-lain itu, penurunan dana perimbangan dari royalti SDA, gas bumi dan lainnya,” lanjutnya.

Dengan adanya defisit anggaran yang kembali terjadi, diakui Wabup, pemerintah daerah akan melakukan langkah-langkah antisipasi agar defisit anggaran tidak berlanjut di tahun 2018 mendatang. Seperti, kembali melakukan rasionalisasi anggaran belanja daerah tahun 2017.

“Betul (ada rasionalisasi lagi), ada beberapa proyek yang akan dirasionalisasi,” ujarnya.

Terlebih, tambah Wabup, Kebijakan Umum APBD tahun 2017 yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih dalam pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Berau. Hal itu tentu sangat mungkin dilakukan rasionalisasi pada anggaran belanja daerah tahun 2017.

“Langkah kedua, kita menaikan target-target pendapatan (pendapatan asli daerah-red). Ada beberapa target pendapatan yang kita naikan,” tambahnya.

BACA JUGA : Awas, Badai Defisit Anggaran Bisa Berlanjut Ke Tahun 2018

Rasionalisasi itu, dicontoh Wabup, dapat dilakukan pada proyek-proyek pemerintah daerah yang menggunakan anggaran hingga puluhan miliar. Seperti, alokasi belanja daerah senilai Rp20 miliar yang diajukan Pemkab untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Kecamatan Maratua, bisa dikurang sehingga hanya menjadi Rp15 miliar.

“Ya proyek-proyek yang kurang prioritas, misalnya di Maratua Rp20 miliar, kita kurangi jadi umpamanya Rp15 miliar. Ada rencana pembelian alat berat sekian, mungkin dipotong-potong. Begitu rasionalisasinya,” bebernya.

Termasuk, penyertaan modal sebesar Rp57,5 miliar pada salah satu perusahaan daerah (Perusda) yang akan menyalurkan kredit dengan bunga nol persen, menurut Wabup, juga bisa dirasionalisasikan. Sebab, diakuinya, masih banyak persyaratan-persyaratan bagi Pemkab yang harus dipenuhi agar bisa melakukan penyertaan modal pada perusda tersebut.

BACA JUGA : Badai Defisit Anggaran Bakal Berlanjut, Ini Penjelasan Dispenda

“Kita kan sudah sepakat, artinya semua kan harus sesuai aturan. Karena syaratnya itu (Perda Penyertaan Modal-red) harus ada, kita penuhi dulu. Jadi kita masih mencoba memenuhi syaratnya. Kalau syaratnya ternyata tidak bisa dipenuhi, kita juga harus realistis, itu ditunda. Bukan dibatalkan sama sekali karena kalau dibatalkan sama sekali, tidak mungkin. Sebab, ada di RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah-red),” ucapnya.

Terkait defisit anggaran yang kembali terjadi dan Pemkab telah mengajukan Kebijakan Umum APBD 2017, sementara pengesahan APBD tahun 2017 tinggal beberapa minggu saja jika ingin mendapatkan insentif Rp25 miliar dari pemerintah pusat, dijelaskan Wabup, persoalan itu telah menjadi ranah DPRD Berau melalui Banggar.

“Ini yang harus jawab DPRD, sebeba mereka yang membahas anggaran. Kita sudah melempar bolanya kesana, dan kita juga kemarin mengirim surat. Mengingatkan keterbatasan waktu, jadi kita minta DPRD mengalokasikan waktu untuk membahas itu. Kita sudah mengajukan dan dipembahasan kemarin, itu sudah kita sampaikan (adanya defisit anggaran lagi-red),” pungkasnya.(Andi Sawega)