Suarakan Penolakan Sawit, DPRD Berau Segera Temui BPPMD Kaltim

 

TANJUNG REDEB – Penolakan terbitnya izin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 17 ribu hektar untuk PT Kebun Sawit Nusantara (KSN), terus disuarakan masyarakat dan aparatur pemerintahan kampung di Kecamatan Biduk-Biduk. Hal tersebut terungkap di rapat dengar pendapat (hearing) Komisi I dan Komisi II DPRD Berau di ruang rapat Komisi, Senin (14/11/2016) kemarin.

Hearing yang dipimpin langsung Ketua Komisi I, Abdul Waris didampingi Wakil Ketua DPRD, Sa’ga itu dihadiri hampir seluruh anggota Komisi I dan Komisi II. Selain mengundang SKPD terkait seperti Dinas Perkebunan dan Dinas Perumahan dan Tata Ruang, aparatur pemerintahan kecamatan dan kampung, hearing itu juga mengundang beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan.

Wakil Ketua DPRD Berau, Sa’ga mengatakan, DPRD Berau pada dasarnya mendukung apa yang menjadi keinginan masyarakat dalam penolakan terbitnya izin lokasi perkebunan kelapa sawit di wilayah Kampung Giring-Giring, Teluk Sulaiman, dan Teluk Sumbang itu.

“Karena sesuai dengan prosedur yang ada, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Dinas Perkebunan yang tidak tahu menahu. Kemudian, dari Tata Ruang terlebih-lebihnya (tidak tahu), jadi suka tidak suka DPRD harus mendukung keinginan masyarakat,” kata politikus Partai Persatuan Perjuangan (PPP) itu.

BACA JUGA : DPRD Berau Akan Bawa Aspirasi Penolakan Masyarakat Terhadap Pabrik Semen dan Sawit

Selain itu, lanjut Sa’ga, pemerintah daerah, baik itu eksekutif maupun legislatif tentu tidak boleh membiarkan Pemprov Kaltim berlaku semena-mena menerbitkan perizinan usaha kepada investor tanpa melibatkan pemerintah daerah, seperti memberikan informasi kepada dinas terkait.

"Jangan kita biarkan daerah kita ini dimasuki oleh provinsi dengan tidak memberikan informasi kepada dinas terkait, yang punya kewenangan juga terkait dengan perizinan yang dikeluarkan sekarang ini,” lanjutnya.

Dukung itu, tambah Sa’ga, tidak hanya dari Komisi I dan II, melainkan harus dukungan dari semua anggota DPRD dengan menindaklanjuti permasalahan penerbitan izin perkebunan tersebut hingga Pemprov Kaltim. Wujudnya, DPRD Berau akan mempertanyakan aturan yang menjadi dasar bagi Pemprov Kaltim melalui Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) memberikan izin perkebunan sawit itu.

“Kita sampaikan DPRD harus siap mendukung (penolakan) itu dan menindaklanjuti ke Provinsi, mempertanyakan aturan mana yang dipakai provinsi untuk menerbitkan izin lokasi perekebunan yang ada di Kabupaten Berau, khususnya di Kecamatan Biduk-Biduk,” tambahnya.

BACA JUGA : Datangi DPRD Berau, LSM dan KSM Sampaikan Penolakan Izin Sawit dan Pabrik Semen di Biduk-Biduk

Sementara itu, Ketua Komisi I, Abdul Waris mengatakan, pihaknya telah mengambil langka nyata dengan segera melakukan pertemuan bersama BPPMD Kaltim terkait terbitnya izin lokasi perkebunan tersebut. Dijadwalkan, pertemuan itu akan digelar dalam minggu ini.

“Kami akan menyampaikan hasil penolakannya kepada pemberi izin. Makanya, konkritnya besok kami akan ke BPPMD untuk mempertanyakan izin ini sekaligus kita sampaikan kalau masyarakat menolak, ada surat tertulisnya dengan segala macam alasannya. Penolakan itu, didaulat bukan hanya sekarang, tetapi sampai seterusnya,” kata politikus Partai Demokrat itu.

Terkait perizinan pabrik semen yang ada di Kecamatan Biduk-Biduk, menurut Waris, masyarakat masih ada yang pro dan kontra terkait berdirinya pabrik semen yang diajukan PT Semen Kalimantan Timur (SKT).

“Untuk semen, di masyarakat masih terpecah belah. Saat ini, untuk sawit dulu kita bahas, soal semen nanti lah,” pungkasnya.(Andi Sawega)