Akhirnya APBD-P 2016 Disahkan 2,8 Triliun, Pansus Kelistrikan Menghangat

 

TANJUNG REDEB – Melalui rapat paripurna yang digelar, Senin (14/11/2016) pagi, delapan fraksi di DPRD Berau dalam pandangan akhirnya menyetujui penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah, didampingi wakilnya, Sa’ga dan Anwar itu berjalan hikmat dan lancar meski sempat terhenti akibat mati lampu. Terlihat hadiri Wakil Bupati’ Agus Tantomo beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemkab Berau.

Dalam penyampaian pandangan akhir fraksi di DPRD juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Seperti yang disampaikan Fraksi PKS melalui juru bicara Muhammad Yunus, mengharapkan pemerintah melalui SKPD dapat mengoptimalkan sisa waktu pelaksanaan yang ada, dengan memperhatikan administrasi yang aman dan terkendali sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang nyaman dan profesional. Pemkab Berau juga diminta untuk melakukan penyesuaian standarisasi pendidikan dan jumlah aparatur sipil negara dalam pengelolaan pelayanan masyarakat agar lebih optimal.

Fraksi PKS juga meminta Pemkab Berau dapat mengoptimalkan aset yang ada sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menjaga dan melestarian lingkungan dan mendorong potensi budaya lokal, melalui peran perusahaan daerah, swasta, maupun pelaku UMKM.

“Kami juga mendurung pemerintah daerah memberikan motivasi dan apresiasi dengan memberi reward kepada SKPD terbaik dalam menjalankan program dan kegiatannya,” ungkapnya.

 

Achmad Rijal dari Fraksi Nasdem mengungkapkan, dalam APBD P terjadi penurunan target penerimaan daerah yang salah satunya dari PAD. Untuk itu perlu dilakukan tindakan nyata dalam upaya peningkatan pendapatan dengan mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta memberi peluang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tetap memberikan target laba usaha, sehingga memacu PAD yang lebih sehat.

Juru bicara Fraksi Bulan Bintang Perjuangan, Rudi P Mangunsong meminta kepada pemerintah daerah agar bersikap tegas kepada pihak ketiga (kontraktor) yang melaksanakan proyek pekerjaan, khususnya yang berupa fisik. Seperti, jalanan, jembatan, irigasi dan bangunan yang dilaksanakan pada tahun 2016.

“Jika ditemukan pihak ketiga yang bekerja dengan tidak memperhatikan kualitas dari pekerjaan tersebut, pemerintah harus berani melakukan hukuman atau sanksi berupa tidak diberikan kesempatan bekerja beberapa tahun ke depan,” tegasnya.

Sementara, juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Vitalis Paulus Lette menyoroti permasalahan defisit listrik yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Selain menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat, hal ini juga menimbulkan kerugian bagi setiap pelaku usaha ataupun pola kehidupan masyarakat.

“Anak-anak kita tidak bisa belajar dengan baik, anak-anak kita sebentar lagi akan menghadapi ujian. Ini tentunya harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah untuk bisa melaksanakan (penanganannya),” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Vitalis, fraksinya mendorong dan mengusulkan agar DPRD Berau membentuk panitia khusus (pansus) PT PLN dan PLTU. Usulan itu, juga telah didukung Wakil Ketua DPRD Berau, Anwar yang juga politikus Partai Demokrat.

“Kami dari Fraksi Demokrat menginginkan ada aksi dan reaksi dari internal DPRD Kabupaten Berau, yaitu membentuk pansus. Kita ingin mengetahui secara detail dan komprehensif, dimana letak kesalahan, kekurangan yang dihadapi PLN maupun PLTU,” ujar Anwar.

Pansus itu, tambah Anwar, guna mengetahui lebih jelas apa jaminan dari PT PLN area Berau untuk ke depan terkait kondisi kelistrikan di Kabupaten Berau. Pasalnya, selama ini, PT PLN selalu mengandalkan PLTU Lati milik PT Indo Pusaka Berau (IPB) yang telah dimakan usia.

“Kita ingin mengetahui lebih jelas apa jaminan untuk ke depan. Coba bayangkan seandainya kita hanya berharap sama PLTU dan seketika semua mesinnya tidak bisa berfungsi, tentu ini sebuah musibah yang luar biasa. Sementara, tidak ada jaminan dari PLN bagaimana mengantisipasi ini semua,” pungkasnya.

 

Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPRD Berau yang telah melakukan pembahasan bersama sehingga APBD P ditetapkan. Dengan persetujuan bersama ini, para SKPD telah dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa yang dianggarkan dalam APBD P 2016.

Setelah mendengarkan secara seksama pendapat akhir fraksi-fraksi dewan, yang pada dasarnya merupakan pandangan dan penilaian dalam bentuk catatan, sasaran, saran masukan dan usulan maupun kritik. Wabup menyatakan, hal-hal yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti.

“Karena saya menilai kesemuanya bertujuan untuk mencapai apa yang terbaik bagi pelaksanaan pembangunan di daerah,” ucapnya.

Dalam APBD P 2016 ditetapkan sebesar Rp2,867 triliun. Dengan pendapatan daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp1,927 triliun, terjadi penurunan sebesar Rp425 miliar atau sebesar 18,09 persen dari anggaran awal sebesar Rp2,353 triliun. Penurunan anggaran pada pendapatan asli daerah dari Rp228 miliar menjadi Rp198 miliar. Dana perimbangan setelah perubahan menjadi Rp1,435 triliun dari anggaran semula Rp1,681 triliun atau turun 14,68 persen. Lain lain pendapatan daerah yang sah turun 33,53 persen dari semula Rp442 miliar menjadi Rp294 miliar.

Untuk belanja setelah perubahan menjadi Rp2,867 triliun, terjadi kenaikan sebesar Rp73,9 miliar atau sekitar 2,65 persen dari semula Rp2,793 triliun. Belanja tidak langsung turun menjadi Rp909 miliar dari semula Rp959 miliar. Belanja langsung mengalami kenaikan dari Rp1,834 triliun menjadi Rp1,957 triliun.(Andi Sawega/M.S. Zuhrie)