Badai Defisit Anggaran Bakal Berlanjut, Ini Penjelasan Dispenda

 

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau benar-benar harus mengencangkan ikat pinggang. Pasalnya, defisit anggaran pada APBD 2017 akan terus berlanjut. Terlebih, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Berau, memproyeksi APBD 2017 kembali mengalami penurunan.

Di luar Dana Alokasi Khusus (DAK), diperkirakan APBD tahun depan hanya mencapai Rp1,45 triliun saja. Padahal, sesuai Kebijakan Umum APBD 2017, Pemkab Berau menargetkan Rp1,583 triliun. Dengan target total Belanja Daerah tahun 2017 sekitar Rp1,525 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp57,5 miliar.

Hal itu pun dibenarkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Berau, Maulidiyah yang dihubungi beraunews.com, Sabtu (12/11/2016). Dikatakannya, info dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dana perimbangan masih terjadi pengurangan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang tak lama lagi disahkan.

Dicontohkannya, salah satu dari dana perimbangan itu, yakni royalty Sumber Daya Alam (SDA) tahun 2016 direncanakan angka Rp1,2 triliun. Namun, dengan adanya Perpres Nomor 66/2016 tentang rincian APBN 2016, dana perimbangan ini mengalami penyusutan menjadi hanya sekitar Rp427 miliar. Angka itu, kembali mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi Rp397 miliar. Demikian pula dengan gas bumi di tahun 2016 sebesar Rp76 miliar, namun di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp20 miliar.

“Demikian juga dengan item-item pendapatan lainnya juga mengalami penurunan, walaupun ada juga yang naik, namun tidak seimbang," ungkapnya.

BACA JUGA : Awas, Badai Defisit Anggaran Bisa Berlanjut Ke Tahun 2018

Untuk angka pastinya berapa penurunan tersebut saat ini dikatakan Maulidiyah, pihaknya sedang proses koordinasi dengan Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat, khususnya perhitungan dana kurang salur dan lebih salur. Namun ditegaskan Diah (sapaan akrabnya), kondisi penurunan penerimaan dana perimbangan itu tidak ada pihak yang bisa disalahkan.

“Jadi tidak bisa disalahkan kita, memang dana perimbangan yang turun terus,” lanjutnya.

Salah satu solusi meningkatkan APBD Berau yang mengalami penurunan terus menurus itu, tambah Diah, ialah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Baik, melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Meski, dinilai Diah, kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Berau memang masih sangat rendah. Jika bandingkan dengan daerah lain seperti Bali dan DKI Jakarta, Pasalnya, Kaltim memang sangat mengandalkan dana perimbangan ketimbang PAD.

Komposisi pendapatan daerah yang diandalkan kabupaten/kota di Kaltim, yakni dana perimbangan rata-rata mencapai hampir 80 persen, sementara dari PAD masih sekitar 10 persen dan sisanya bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Seperti Kabupaten Berau, sesuai Kebijakan Umum APBD 2017, Pemkab menargetkan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp1,583 triliun. Dengan rincian, PAD sebesar Rp196,9 miliar, dana perimbangan sebesar Rp1,248 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp138,2 miliar.

“Sekarang solusinya, kita harus meningkatkan PAD. Saat ini kontribusi PAD masih kecil, jadi tidak bisa mendongkrak. Beda kalau daerah-daerah kota seperti Bali dan Jakarta, PAD mereka tinggi. Sehingga mereka tidak berimbas dengan dana perimbangan. Sebenarnya yang berimbas ini bagi daerah-daerah yang punya potensi SDA, seperti Kaltim ini lah yang dana perimbangannya hampir 80 persen,” pungkasnya.(Andi Sawega)