Awas, Badai Defisit Anggaran Bisa Berlanjut Ke Tahun 2018

 

TANJUNG REDEB – Kondisi keuangan Pemkab Berau semakin tidak sehat. Jika sebelumnya, APBD 2016 yang disahkan mencapai Rp2,86 triliun, kini setelah terjadi defisit anggaran hanya menjadi Rp1,92 triliun.

Kondisi ini pun berlanjut pada APBD 2017 akibat pemotongan dana perimbangan dari pemerintah pusat yang kembali terjadi. Walhasil, beberapa pos anggaran yang telah tertuang dalam Kebijakan Umum APBD tahun 2017, seperti pembayaran utang, pembangunan fisik serta lainnya harus kembali dirasionalisasikan.

“Mungkin sekitar Rp135 miliar karena ada Perpres yang baru. Jadi, ada beberapa dana-dana kegiatan yang memang kembali dipangkas oleh pusat,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Berau, Muhammad Yunus usai menggelar rapat bersama Dispenda Berau, Rabu (9/11/2016) kemarin, di ruang Rapat Komisi, Sekretariat DPRD Berau, kepada beraunews.com.

BACA JUGA : APBD 2017 Diprediksi Hanya Rp1,3 Triliun

Diperkirakannya, defisit akan terus berlanjut. Bahkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Berau, memproyeksi APBD 2017 kembali mengalami penurunan. Di luar Dana Alokasi Khusus (DAK), diperkirakan APBD tahun depan hanya mencapai  Rp1,4 triliun saja. Angka tersebut diperoleh dari PAD dan dana perimbangan.

“Dalam Kebijakan Umum APBD 2017 yang diajukan, itu masih Rp1,58 triliun. Dengan adanya pengurangan ini, maka harus ada perubahan, ada penyesuaian. Jadi sekitar Rp135 miliar, berarti mungkin nanti hanya tinggal Rp1,4 sekian,” tambah politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Kondisi itu, lanjut Yunus, tentu membuat Pemkab Berau melalui TAPD harus segera melakukan rasionalisasi kembali terhadap Kebijakan Umum APBD 2017. Jika tidak, kondisi ini diyakini juga akan berdampak pada APBD 2018 mendatang.

“Kalau tidak, kita akan defisit di (APBD) 2018 karena untuk menutupi ini. Makanya saya bilang harus segera laporkan,” lanjutnya.

BACA JUGA : Dana Perimbangan Dipangkas, DPRD Kaltim Serukan Ajakan Cari Keadilan Ke Pusat

Untuk Kebijakan Umum APBD 2017, rasionalisasi bisa dilakukan pada pembangunan infrastruktur fisik dan Alokasi Dana Kampung (ADK). Namun, hal itu tergantung pada kebijakan Bupati Berau, Muharram yang tetap menargetkan ADK minimal Rp2 miliar per kampung.

“Menurut Pak Bupati, tetap menargetkan di ADK itu, tetap Rp2 miliar sehingga itu angka yang tidak bisa kita otak-atik. Tapi, kalaupun Bupati mau berbesar hati, ya mungkin bisa saja (dikurangi),” ujarnya.

Salah satu opsi yang dapat meringankan beban pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, dicontohkan Yunus, yakni mengesahkan APBD 2017 bulan November ini. Dengan adanya pengesahan anggaran bulan ini, pemerintah daerah akan mendapatkan bonus atau insentif dari pemerintah pusat sebesar Rp25 miliar.

“Kita berdoa, ini kan KUA sudah masuk, namun masih ada perubahan, maka dalam waktu dekat harus sinkronisasi antara DPRD dengan tim TAPD eksekutif supaya cepat pembahasan. Di November ini harus selesai, kalau tidak, itu tadi kita tidak dapat yang Rp25 miliar itu,” bebernya.

Namun, dengan adanya badai defisit anggaran yang terus berlanjut ini, diharapkan Yunus, seluruh elemen pemerintah daerah tetap bekerja secara optimis dan berkreatifitas sedemikian rupa.

“Jangan menjadikan ini, kita surut untuk bekerja. Tetap optimis lah, berkreatifitas supaya ke depan kita tetap untuk rakyat lah semuanya,” pungkasnya.(Andi Sawega)