Oknum Pol PP Terjerat Hukum, Pemkab Tunggu Surat Kecamatan

 

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau menunggu surat dari Kecamatan Talisayan terkait kasus yang menimpa salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Talisayan diposisi Pol PP.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jonie Marhansyah mengatakan, terkait kasus yang menimpa oknum Pol PP Kecamatan itu, pihaknya belum mendapat surat pemberitahuan. Sehingga, dirinya belum bisa menentukan sikap atau langkah yang akan diambil.

"Saya belum terima laporan terkait kasus yang menimpa oknum Pol PP Kecamatan itu. Kalau memang dia berurusan dengan hukum, kami tunggu surat pemberitahuan dari pihak kecamatan, dimana yang bersangkutan dinas," ungkapnya saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Kamis (10/11/2016).

BACA JUGA : Tersangkut Kasus Jual Beli Lahan, Oknum Pol PP Kecamatan Mendekam Di Jeruji Besi

Dikatakannya, jika memang PNS berurusan dengan hukum dan ditetapkan sebagai tersangka, maka dipastikan PNS tersebut hanya akan menerima 75 persen dari gaji yang biasa diterima.

"Kalau memang sudah ada ditetapkan tersangka dan ditahan, dia hanya bisa terima gajinya 75 persen saja di bulan berikutnya," tambahnya.

Lebih jauh, Sekda menambahkan, jika memang sudah ada putusan hukum atau inkrah dari pengadilan, maka PNS tersebut bisa dipecat atau diturunkan jabatannya, tergantung berat tidaknya kesalahan yang dilakukan.

"Kita akan analisa juga dan rapatkan itu dengan tim, kita lihat seberapa berat kesalahan yang dilakukan si pegawai, jika berat bisa diberhentikan, kalau memang tidak, bisa saja dia diturunkan jabatannya," pungkasnya.(Dedy Warseto)