Sertifikat Tumpang Tindih, Dewan Berencana Ke Kanwil BPN

TANJUNG REDEB – Belum selesai penderitaan yang dihadapi warga Jalan Pulau Panjang pasca eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb beberapa waktu yang lalu. Kini muncul lagi sengketa lahan di Jalan KI Hajar Dewantara Gang Pelangi, Kecamatan Tanjung Redeb tepatnya di belakang Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah (STIEM) Tanjung Redeb.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris mengatakan, adanya bermunculan kasus sengketa di Berau dalam beberapa bulan ini harus menjadi momentum semua pihak untuk saling introspeksi.

“Dengan momentum seperti ini kan, kita jadi takut, yang sertifikat saja masalah. Mungkin ada oknum kali di BPN itu. Kalau saya sih, aparat hukum harus menindaklanjuti itu supaya tidak menjadi persepsi buruk untuk masalah sertifikat di Berau. Bisa jadi banyak masalah terkait sertifikat ini,” ujarnya saat dikonfirmasi beraunews.com.

Dikatakannya, permasalahan administrasi tanah terkadang berkelanjutan, termasuk aset miliki Pemkab Berau.

“Itu tanah-tanah Pemkab, sertifikatnya harus dicek kembali,” pintanya.

Waris mencontohkan, salah satu kasus sengketa lahan yang tidak berkekuatan hukum tetap, yakni kasus kepemilikan lahan atas nama Sarifah, yang melawan pemkab.

“Pantas saja banyak masyarakat yang sengketa lahan tidak jelas kepastian hukumnya, seperti kasus tanah bandara milik Sarifah. Dia menang di pengadilan, tapi tidak bisa dieksekusi,” bebernya.

Dirinya selaku Ketua Komisi I DPRD Berau akan membicarakan permasalahan sengketa tanah yang ada di Berau dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim di Samarinda.

“Kalau memang nanti berkembang terus seperti ini, kami akan laporkan ke Kanwil BPN di Samarinda terkait sertifikat-sertifikat yang tumpang tindih, kenapa bisa seperti itu? Yang penting jangan sampai ada oknum BPN yang bermain terkait banyaknya sertifikat-sertifikat yang tumpang tindih itu,” pungkasnya.(sai)