Kesbangpol Berau : Baru 33 Ormas dan LSM Terdaftar

TANJUNG REDEB – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau, menegaskan kepada seluruh organisasi masyarakat (ormas) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perkumpulan masyarakat yang melakukan gerakan dibidang sosial, lingkungan, keagamaan, kesehatan, pendidikan dan segala sektor lainnya, yang belum mendaftarkan diri kepada Kesbangpol untuk segera mengurus Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Andi Sari Berlian selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kesbangpol Berau mengatakan, hingga saat ini berdasarkan dokumen yang ada, hanya ada 33 ormas dan LSM yang terdaftar secara resmi dan telah mempunyai SKT dari Kesbangpol.

“Banyak sekali ormas yang ada di Kabupaten Berau ini, tetapi faktanya hanya ada sedikit saja yang mendaftarkan diri. Padahal dalam mendirikan sebuah organisasi itu harus memberi informasi kepada kami, maka nantinya akan kami buatkan yang namanya SKT sebagai bukti bahwa mereka adalah terkoordinasi dengan pemerintah daerah,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com, Jumat (10/6/2016).

Sementara itu, menurutnya proses untuk pembuatan SKT tidaklah sulit, namun masih banyak saja ormas dan LSM yang tidak mendengarkan himbauan dari Kesbangpol tersebut. Syarat pembuatan SKT antara lain, menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akte Notaris, Sekretariat dan struktur kepengurusan organisasi tersebut.

“Sudah berkali-kali kami menghimbau kepada ormas dan LSM yang belum mendaftarkan diri, namun apakah mungkin disengaja atau pura-pura tidak tahu, kami juga kurang mengerti terkait itu. Padahal prosedurnya tidak kami persulit,” ujarnya.

Mengapa perlu mendaftarkan organisasi dan mengurus SKT dalam pembentukan sebuah gerakan organisasi? Dijelaskannya, sebuah ormas maupun LSM dan pergerakan lainnya jika tidak mempunyai SKT, maka segala hal yang terkait penggunaan atau difasilitasi oleh pemerintah daerah dianggap tidak benar.

“Kalau dia (ormas, LSM dan organisasi lainnya-red) tidak terdaftar di Kesbangpol, maka pemerintah daerah tidak berhak untuk memfasilitasi mereka ketika membuat sebuah kegiatan atau gerakan. Contoh, permohonan untuk pengamanan oleh kepolisian atau pihak keamanan yang bernaung dibawah pemerintahanan tidak akan direalisasikan jika ormas tersebut tidak terdaftar. Hal itu dilakukan untuk mencegah kasus-kasus pemerasan ataupun kepentingan suatu golongan yang mengatasnamakan ormas dan LSM,” sambungnya.

Pihak Kesbangpol juga menghimbau kepada pihak pemerintahan, perusahaan maupun aparat keamanan, agar lebih dulu melakukan kroscek terkait legalitas sebuah ormas maupun LSM yang mengajukan permohonan kerja sama, baik melalui saluran telpon maupun langsung mendatangi Kantor Kesbangpol yang berada di Jalan Haji Isa III.

Tidak lupa, ia juga menyampaikan kepada seluruh ormas maupun LSM yang telah terdaftar di Kesbangpol untuk melakukan konfirmasi dan mengirim laporan kegiatan kepada pihaknya setiap kali usai melakukan kegiatan.

“Bukan hanya untuk yang belum terdaftar, tapi kami juga sangat berharap kepada ormas maupun LSM yang telah resmi terdaftar agar menyerahkan laporannya kepada kami setelah kegiatan yang dilakukan selesai. Ini dilakukan supaya kami juga bisa memonitoring ormas dan LSM mana yang masih aktif mana yang tidak dan apa saja rencana kegiatan mereka,” tandasnya.(mta)