KUA-PPAS Perubahan Disahkan, Pembahasan RAPBD Perubahan 2016 Dimulai

 

TANJUNG REDEB – DPRD bersama Pemkab Berau menggelar rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah didampingi Wakilnya, Sa’ga dan Anwar itu berjalan hikmat dan lancar, meski digelar di malam hari atau tepatnya pukul 20.00 wita, Rabu (2/11/2016) kemarin di ruang Rapat Gabungan Komisi. Terlihat hadir Bupati Berau, Muharram yang juga didampingi Wakilnya, Agus Tantomo beserta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Berau.

Dalam sambutannya, selain turut mengucapkan rasa turut berduka cita atas meninggalnya istri salah satu anggota DPRD Berau, yakni anggota Komisi III M. Ichsan Rapi, Bupati Muharram juga mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Berau, khususnya Badan Anggaran (Banggar) yang telah menyepakati KUA-PPAS Perubahan tersebut.

“Kita menyadari bersama bahwa dalam sejarah pembahasan anggaran baru kali ini, yang namanya PP (Platfon Prioritas-red) itu turun. Biasanya sebelumnya pasti terjadi kenaikan,” ujarnya.

BACA JUGA : Awas!!! Pengesahan APBD Hanya Sisa 1 Bulan

Berdasarkan hasil perhitungan eksekutif, lanjut Muharram, pada APBD tahun 2016, Kabupaten Berau mengalami defisit anggaran mencapai Rp900 miliar. Defisit tersebut diperoleh akibat adanya pemangkasan maupun penangguhan anggaran yang akan ditransfer ke Kabupaten Berau oleh pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim. Mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH) hingga Dana Alokasi Umum (DAU).

Anggaran sekitar Rp 900 miliar yang ditarik kembali pemerintah pusat itu, diungkap Muharram, juga masih lebih besar jika dibanding dengan jumlah sisa anggaran (Silpa) setiap SKPD pada APBD murni tahun 2016 sehingga tepat membuat Pemkab Berau harus mencari anggaran sekitar Rp 433 miliar.

“Tapi setelah dilakukan kalkulasi akhir, kita temukan bahwa sesungguhnya hanya terjadi pengurangan Rp433 miliar. Artinya, hanya ada kurang lebih Rp500 miliar sisa anggaran yang tersisa di APBD 2016 yang tidak terserap secara menyeluruh,” jelasnya.

 

Yang menjadi fokus pemerintah daerah saat ini, dikatakan Muharram, yakni penyelesaian pembahasan KUA-PPAS dan saat ini telah menjadi kesepakatan bersama. Kedepannya, dengan pembahasan dan pengesahan Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan menjadi APBD Perubahan tahun 2016.

“Saya yakin RAPBD perubahan, itu tidak perlu lagi banyak diubah. Bahkan, hampir-hampir saya ingin mengatakan tidak ada perubahan apa-apa karena apa yang mau didiskusikan, anggarannya saja tidak ada. Yang ada hanya pengurangan-pengurangan saja, tidak ada kegiatan yang sifatnya perlu didiskusikan,” ungkapnya.

Seandainya ada hal yang perlu didiskusikan antara eksekutif dengan legislatif, dinilai Muharram, paling menyangkut utang piutang pemerintah daerah. Misalnya, utang SKPD yang sebelumnya hanya menganggarkan pembiayaan rutin Oktober hingga Desember harus dibayar juga di APBD Perubahan 2016.

“Mudah-mudahan teman dari legislatif, juga sudah menyiapkan dan menyesuaikan dengan waktu relatif singkat draf untuk RAPBD 2016,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Syarifatul Sya’diah juga bersyukur agenda penandatanganan MoU KUA PPAS bisa berjalan pada hari itu. Meskipun, APBD Perubahan 2016 sendiri belum disahkan.

"Tapi mekanismenya sudah jalan, langkah apa segala sudah diikat disitu. Kalaupun ada pergeseran, mungkin di internal SKPD masing-masing,” ungkap Sari sapaan akrabnya dikesempatan yang sama.

Dikatakan Sari, selain adanya pemangkasan DBH dan penundataang transfer DAU ke daerah, Kabupaten Berau juga mengalami pemangkasan DBH Pajak dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim.

"Sama provinsi tiba-tiba dipotong. Semantara, kegiatan disini sudah jalan jadi kebijakan dari sini nanti dan otomatis DAU dari pusat yang nanti turun akhir tahun yang akan memploti ini. Paling tidak mengurangi beban, tapi kayaknya masih kurang juga,” katanya.

Namun, defisit anggaran yang terjadi, dinilai Sari, harus tetap dihadapi dengan optimis. Eksekutif dan legislatif akan berupaya mencari solusi terbaik dengan memanfaatkan penganggaran yang bersumber dari APBD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebagainya.

"Mudah-mudahan ada tambahan nanti kedepannya, DAK dan sebagainya,” pungkasnya.(Andi Sawega)