Waris : UMK 2016 Harus Segera Ditetapkan

TANJUNG REDEB – Memasuki pertengahan triwulan II, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau belum menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau tahun 2016. Hal ini pun membuat seluruh perusahaan tetap menerapkan standar UMK tahun 2015 lalu kepada karyawannya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun beraunews.com, Dewan Pengupahan yang terdiri dari Pemkab Berau, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah mengajukan perwakilannya masing-masing, hanya Serikat Buruh atau Pekerja yang belum mengajukan wakilnya. Pasalnya, Dewan Pengupahan yang telah berakhir masa baktinya, hingga kini tak kunjung terbentuk kepengurusan barunya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris mengatakan Pemkab Berau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), dalam menentukan dewan pengupahan memang memiliki permasalahan, yakni belum adanya kejelasan akan perwakilan buruh yang akan duduk di dewan pengupahan. 

“Tidak ada kejelasan siapa perwakilan buruh yang menjadi wakil di dewan pengupahan, penyebab belum terbentuknya dewan pengupahan. Tapi yang paling penting UMK kita jika belum diputuskan berarti mengikuti Gubernur (Upah Minimum Provinsi–red) tahun lalu. Jangan sampai dibawah standar UMP (UMP Kaltim),” ujarnya.

Namun, Disnakertrans Berau, dikatakan Waris, harus segera mengajukan formasi pengisi dewan pengupahan ke Pemkab Berau, agar segera bisa disahkan Bupati Berau, Muharram.

“Harusnya Pemkab secepatnya menentukan Dewan Pengupahan dan Disnakertrans harus bekerja ekstra supaya ada kepastian untuk buruh. Pada prinsipnya, kami mendorong supaya mereka memutuskan supaya ada kepastian untuk buruh-buruh dan karyawan, sebenarnya berapa gaji mereka, jangan dibuat mengambang,” pungkasnya seraya mengatakan jika dalam waktu dekat Komisi I DPRD Berau akan memanggil Disnakertrans guna mengetahui kejelasan UMK 2016.(sai)