Awas!!! Pengesahan APBD Hanya Sisa 1 Bulan

 

TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Muharram mengajak seluruh anggota DPRD Berau untuk bersama-sama mempercepat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2016 dan APBD murni 2017.

“Kami dari eksekutif sudah membuat itu semua dan kami serahkan kepada bapak/ibu (anggota dewan-red). Kalau mau bikin lambat berarti bapak/ibu memperlambat proses untuk melaksanakan APBD tahun berikutnya,” ungkap Muharram usai menyampaikan pendapatnya pandangan akhir Fraksi DPRD Berau terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Peraturan Daerah, Senin (31/10/2016), di ruang Rapat Paripurna, Sekretariat DPRD Berau.

Dikatakannya, usai pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2016 dan APBD murni tahun 2017, pemerintah daerah akan kembali melakukan pembahasan RAPBD perubahan tahun 2016 dan RAPBD murni tahun 2017. Pembahasan tersebut, hanya memiliki waktu hingga 1 bulan ke depan.

“Saya ingin sampaikan juga terkait dengan waktu kita yang semakin mepet dalam melakukan pembahasan KUA PPAS, baik KUA perubahan maupun KUA murni. Selanjutnya, nanti juga ada (pembahasan) RAPBD murni dan ada RAPBD perubahan,” lanjutnya.

Selain itu, tambah Muharram, dalam kurun waktu 1 bulan ini, pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga harus melakukan konsultasi ke Pemprov Kaltim guna sinkronisasi rencana pembangunan Kabupaten Berau dengan provinsi serta pemerintah pusat.

“Insya Allah kalau ini terjadi keterlambatan, maka kita sama-sama puasa, baik Bupati maupun anggota DPRD-nya untuk tidak menerima gaji selama 6 bulan. Bola ini, saya serahkan kepada bapak/ibu semua,” tambahnya.

Waktu konsultasi TAPD dengan Pemprov Kaltim, dijelaskan Muharram, dapat berjalan lama sebab seluruh kabupate/kota se-Kaltim pasti juga telah antri dan mendaftar untuk mengadakan evaluasi bersama Pemprov Kaltim.

“Kalau ternyata kita misalnya mendaftar dan besok bisa langsung dibahas, mungkin tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika orang lain duluan sudah memesan jadwal, kemudian kita belum selesai juga, saya khawatir melewati bulan Nopember,” jelasnya.

Jika penetapan APBD tahun 2017, ditegaskan Muharram, melewati hingga akhir Nopember, maka kepala daerah maupun anggota dewan akan memiliki dua konsekuensi yang sangat merugikan, yakni 1) Kepala daerah bersama seluruh anggota dewan tidak akan mendapatkan gaji selama 6 bulan, dan 2) Hilangnya momentum mendapatkan insentif daerah senilai Rp25 miliar, yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tepat dalam melakukan penetapan APBD berikutnya.

“Kan lumayan Rp25 miliar itu. Saya kira bapak anggota DPRD itu paling cerdas dan paling pandai, mau makai jalan tol atau makai jalan yang berliku-liku. Bapak dan ibu yang paling paham untuk itu,” pungkasnya.(Andi Sawega)