Perda OPD Disahkan, Fraksi Sampaikan Catatan dan Kritik

 

TANJUNG REDEB – DPRD Kabupaten Berau, Senin (31/10/2016), menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di ruang Rapat Paripurna, Sekretariat DPRD Berau. Selain dihadiri Bupati Berau, Muharram dan Sekretaris Daerah, Jonie Marhansyah beserta jajarannya, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Berau Syarifatul Sya’diah itu, juga terlihat dihadiri unsur Muspida serta para undangan.

Dari pandangan akhir tersebut, 8 fraksi menyetujui raperda disahkan menjadi perda. Kendati demikian, ada beberapa catatan penting yang disampaikan fraksi-fraksi terhadap pemerintah daerah, khususnya melalui Bupati Muharram maupun dinas dan badan yang baru terbentuk ataupun melebur menjadi satu SKPD.

Seperti yang diutarakan juru bicara Fraksi Partai Golkar, Elita Herlina. Ia menilai Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap dinamika dan kewenangan kabupaten/kota dalam pelaksanaan dan pengaturan tata pemerintah di daerah. Hal ini dikuatkan dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

Dimana, setiap kabupaten/kota mesti melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan amanat PP Nomor 18/2016, sehingga setiap Pemkab/Pemkot melakukan penataan OPD yang rasional, profesional, efektif dan efesien. Pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berdasarkan beban kerja, rentan kendali, tata kerja yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan sumber daya manusia, potensi dan visi misi daerah.

“Tentunya dengan terbentuk organisasi perangkat daerah ini, dapat menghasilkan perubahan budaya kerja baru yang lebih produktif,” harapnya.

BACA JUGAPenyusunan Raperda OPD Disertai Perhitungan Skoring

Tak lupa juga, lanjut Elita, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi terhadap kinerja SKPD yang telah menorehkan berbagai prestasi dan kinerja yang baik, sehingga membawa nama harum Kabupaten Berau di setiap kesempatan, baik event maupun lomba-lomba di tingkat regional dan nasional.

 

“Organisasi perangkat daerah harus menyesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan daerah, berorientasi kepada pelayanan masyarakat serta sebagai sarana mempercepat dan mewujudkan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten,” lanjutnya.

Fraksi Partai Golkar juga berharap, di dalam menempatkan personalia yang akan mengisi struktur OPD hendaknya sesuai dengan kompetensi dan profesionalitas. Jangan sampai menempatkan pejabat yang akan dimutasi lebih banyak bernuansa politik dan lebih didasari oleh ‘Like and Dislike’ (suka dan tidak suka).

“Kalau hal ini terjadi, bisa jadi kita nanti akan menempatkan posisi seorang tidak sesuai dengan keahliannya,” tegasnya.

Untuk dinas dan badan yang baru terbentuk ataupun melebur menjadi satu SKPD, diharap Elita, peningkatan kinerja dan kerja-samanya menjadi lebih solid, efektif dan efesien. Khusus, Bagian Pertanahan yang baru terbentuk menjadi dinas, Fraksi Partai Golkar memberikan rekomendasi terkait penyelesaian permasalahan lahan yang sering terjadi dengan pertanahan. Diharapkan juga, dengan terbentuknya menjadi dinas, permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pertahanan akan menjadi “clean and clear” (bersih dan selesai).

BACA JUGA : Bupati Tak Bisa Mutasi Sekda dan Kadis Sebelum 2 Tahun

“Semangat kita untuk meningkatkan Bagian Pertanahan menjadi dinas karena kita ingin semua permasalahan yang menyangkut bidang pertanahan, baik itu masalah tapal batas kampung, kecamatan, kabupaten maupun aset-aset pemerintah daerah dibidang pertanahan dapat diselesaikan dengan maksimal dan sesuai dengan tupoksinya,” harapnya.

 

Dalam kesempatan itu, juru bicara Fraksi PPP, Suharno juga mengharapkan Bupati Muharram dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap SKPD yang tetap ada maupun dinas dan badan yang baru terbentuk ataupun melebur menjadi satu SKPD setelah 1 tahun berjalan. Khususnya, dalam pembentukan struktur OPD yang diatur dalam raperda yang telah disetujui oleh fraksinya untuk dijadikan Perda tersebut.

“Segera mengevaluasi setelah satu tahun berjalan karena perkembangan aspirasi masyarakat akhir-akhir ini. Dinas yang dievaluasi adalah Dinas Pertanian dan Peternakan, Bagian Pertanahan yang sekarang akan menjadi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau,” harapnya juga.

 

Sementara itu, juru bicara Fraksi PAN, Mulyadi menegaskan, pihaknya memiliki beberapa penilaian yang diharapkan menjadi perhatian Pemkab Berau dalam menyusun OPD tersebut. Yakni, dinas dan badan yang awalnya diusulkan agar dibentuk ataupun melebur menjadi satu SKPD, tetap dibentuk sebagai SKPD tersendiri. Seperti, Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Berau yang diusulkan menjadi Dinas Perpustakaan dan Kantor Arsip yang juga diusulkan menjadi Dinas Kearsipan, kemudian dalam pembahasan di Badan Legislasi dilebur menjadi 1 SKPD yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan tipelogi A.

“Dinas Perpustakaan itu tetap terpisah sebab dikhawatirkan jika digabung, akan tidak memaksimalkan kinerja Dinas Perpustakaan. Dan hasil validasi kami, perpustakaan Berau telah meraih banyak prestasi, terlebih menjadi perpustakaan percontohan yang ada di Kaltim,” ujarnya.

 

Selain itu, lanjut Mulyadi, Dinas Pertanian dan Peternakan dengan tipelogi A. Yang sebelumnya merupakan SKPD tersendiri namun dalam raperda itu digabung, dikatakan Mulyadi, agar tetap dipisah menjadi SKPD tersendiri. Yakni, menjadi Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan.

“Kami akan terus mengawasi dan memonitor apa yang dilakukan Bupati dan kami harapkan apa yang menjadi penilaian itu menjadi bahan pertimbang juga,” pungkasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, Pemkab Berau akan memiliki 26 SKPD, 4 badan, dan kecamatan.(Andi Sawega)