Soal Perda Inhalan, Ketua Banleg DPRD Berau : Buktikan Kerja Kita Dulu

TANJUNG REDEB – Semakin maraknya penyalahgunaan inhalan di kalangan remaja dan pelajar di seluruh kabupaten/kota di Kaltim, dinilai Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Zain Taufik Nurrohman, harus ditanggapi serius oleh Pemkab/Pemkot dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan. Inhalan adalah seseorang menghirup uap dari zat pelarut (thinner cat), uap lem, atau zat lainnya yang dapat membuat mabuk.

BACA JUGA : Perda Inhalan Perlu ada di Kabupaten/Kota

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Berau, Rudi P Mangunsong senada atas apa yang disampaikan politikus PAN itu. Namun, Pemkab harus bersikap tegas dengan tidak hanya berbicara (opini) tentang tata cara pencegahan penyalahgunaan Inhalan yang tepat dan efektif. Harus ada tindakan nyata, selain berupa surat edaran maupun imbauan.

“Bukan hanya berbicara kepada opini-opini tapi tindakan. Tindakan kita apa,” tegasnya saat dihubungi beraunews.com, Senin (31/10/2016).

Sebab, lanjut Rudi, pihaknya pernah mengusulkan agar para penjual material bangunan lebih selektif dalam memperjualbelikan material bangunan, yang tentunya mengandung zat Inhalan itu. Bahkan, saat Komisi III DPRD Berau melihat kondisi gedung serbaguna di Jalan Bukit Berbunga, Kecamatan Sambaliung, Jumat (5/8/2016) lalu, Rudi bersama rombongan memang menemukan banyak bekas kondom serta bungkusan dan kaleng lem yang berserakan di gedung yang mangkrak tersebut.

“Sekarang kita harus berani capek, berani berbuat. Kapan lagi kita harus berbuat,” lanjutnya.

Selain itu, dijelaskan Rudi, tentu Pemkab melalui kepala daerahnya maupun dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan harus mengeluarkan surat edaran dan penetapan terhadap toko-toko material bangunan yang memperjualbelikan bahan yang mengandung zat Inhalan. Bahkan, surat edaran itu pun juga harus ditujukan kepada toko obat-obatan (apotik) yang menjual obat-obat dengan kandung zat Inhalan rendah.

“Kita malah kemarin tidak hanya berbicara obat, tapi juga alat-alat kontrasepsi,” jelasnya.

Terkait perlu adanya Perda Kabupaten Berau tentang pencegahan penyalahgunaan Inhalan itu, dinilai Rudi, tidak terlalu mendesak. Pasalnya, keberhasilan pencegahan penyalahgunaan Inhalan itu sangat tergantung partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat RT hingga penegak Perda sendiri.

Setiap elemen masyarakat maupun pemerintah daerah sendiri, harus turut aktif melakukan pencegahan meski akan dirasa sangat melelahkan. Namun, Rudi meyakini, tindakan ini untuk kepentingan yang lebih baik yakni sehat dan suksesnya generasi penerus bangsa sejak usia dini.

“Kita buktikan dulu kerjanya seperti apa, jangan semua kita pakai Perda. Berbuat untuk mengurangi peredaran ini, memang kita capek. Kita tidak bisa pungkiri karena sekarang dijual bebas,” ujarnya.

 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (Binwasluh) Satpol PP Berau, Said Idrus mengatakan, dalam pencegahan penyalahgunaan Inhalan di kalangan remaja dan pelajar, pihaknya masih mengedepankan proses pembinaan. Kedepannya, di Kabupaten Berau juga akan ada rumah singgah, yang berfungsi sebagai tempat pembinaan secara intensif.

“Jadi sementara kami bina saja, kami kenakan ke Perda Nomor 13/2012 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dan juga, sudah kamihimbau kepada seluruh pengusaha kalau menjual itu, jangan sama anak-anak,” katanya.

Bahkan, ditegaskan Said, jika terlihat masih adanya pemilik atau pengelola toko material bangunan yang menjual bahan yang mengandung zat Inhalan kepada remaja dan pelajar, pihaknya tidak akan segan-segan untuk melakukan pemanggilan kepada pemilik toko tersebut.

Untuk itu, dinilai Said, keberadaan Perda Kabupaten Berau tentang pencegahan penyalahgunaan Inhalan itu, tentu sangat penting. Mengingat, pihaknya akan memiliki kekuatan dan ketetapan hukum dalam melakukan pencegahan, penindakan maupun pemberian sanksi kepada yang melanggar Perda itu.

“Penting sekali itu, jadi ada dasar untuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi. Kita kalau aturan tidak ada sanksinya (bisa tidak efektif-red), sedangkan yang ada saja banyak tidak jalan. Untuk ke depan, Satpol PP akan eksis menerapkan aturan, baru ada efek jeranya ke masyarakat, PNS maupun penegak hukum sendiri seandainya melanggar,” pungkasnya.(Andi Sawega)