Penyusunan APBD 2017 Harus Perhatikan 5 Aspek Ini

 

TANJUNG REDEB – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31/2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2017 tertanggal 7 Juli 2016. Permen tersebut dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menanggapi hal, Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah mengatakan, meski kondisi keuangan sedang defisit, penyusunan APBD Kabupaten Berau tahun anggaran 2017 harus diterapkan sesuai prinsip-prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 31/2016. Prinsip-prinsip yang dimaksud, dijelaskan Sari (sapaan akrabnya-red), ada 5 aspek, yakni :

  1. Kepada semua SKPD nantinya agar dapat memperhatikan hal-hal seperti jadwal maupun tahapan proses penyusunan, pembahasan, dan penerapan APBD Kabupaten Berau.
  2. Memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat yang dialokasikan.
  3. Alokasi belanja modal pada APBD untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, harus menjadi prioritas.
  4. Benar-benar harus disusun dengan baik sehingga fungsi yang melekat pada APBD sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 58/2005, seperti, fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi, dapat terlaksana dengan baik.
  5. Harus memiliki sinkronisasi dengan pembangunan Kabupaten Berau, provinsi serta pemerintah pusat.

“Intinya, penyusunan APBD tahun anggaran 2017, harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kami berharap Permendagri Nomor 31/2016 ini diserasikan dengan program-program Pemkab Berau,” ungkapnya saat dihubungi beraunews.com, Minggu (30/10/2016).

Ditambahkannya, selain kelima aspek tersebut, satu hal lagi yang juga tak kalah pentingnya disampaikan Mendagri terkait pemberian hibah dan bantuan sosial. Mendagri menekankan, hibah dan bansos agar dibatasi dan dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas sesuai peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

“Kami berharap pengalokasian anggaran untuk pemberian hibah dan bantuan sosial dalam APBD 2017, juga dilakukan secara selektif dengan kriteria jelas, serta berpedoman ketentuan perundang-undangan agar tidak menemui masalah dikemudian hari,” pungkasnya.(Andi Sawega)