BLH Provinsi Tunjukkan Signal Pabik Semen di Biduk-Biduk Jalan Terus, BLH Berau Tunggu Amdal

 

BIDUK-BIDUK – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim dan Berau, menanggapi kekhawatiran dampak berdirinya pabrik semen di Kampung Teluk Sumbang Kecamatan Biduk-Biduk, dan Kampung Tanjung Mangkalihat Kecamatan Sandaran di Kabupaten Kutim.

Kepala BLH Kaltim, Riza Indra Riadi mengatakan, kekhawatiran tersebut memang wajar, mengingat Kecamatan Biduk-Biduk merupakan destinasi wisata andalan Kabupaten Berau. Tetapi ditegaskannya, sebelum melakukan kegiatan, pihak pemrakarsa dalam hal ini PT Semen Kalimantan Timur (SKT), serta PT Alam Bhana Lestari Recources (ABLR), dan PT Gawi Manuntung Resources (GMR), akan lebih melakukan kajian-kajian mendalam tentang dampak yang akan terjadi.

Ia mencontohkan, seperti keberadaan lumba-lumba, hiu paus, dan penyu akan dianalisa kembali oleh pihak pemrakarsa. ada berapa paus dan lumba-lumba yang sering terlihat di perairan tersebut.

“Itu akan dibuatkan sampel. Ada berapa lumba-lumba, dan paus yang bermain disitu. Itu jangan sampai terganggu, nah, ini yang disebut rona awal. Setelah dapat rona awalnya, dan ketika pabrik ini beroperasi, maka hal itu harus dipertahankan,” ujarnya kepada beraunews.com, baru-baru ini.

BACA JUGA : Kepala Kampung : Jika Perusahaan Serius dan Komitmen, Kami Juga Serius Mendukung

Terkait dampaknya pada air tanah juga akan dilakukan kajian yang mendalam dan teliti. Sebab,  dalam melakukan penambangan seperti batu gamping, juga harus memperhatikan air yang ada di dalam tanah, termasuk keberadaan air di bawah batuan karst. Pasalnya, jika keberadaan sungai terganggu, maka juga akan berdampak pada sumber mata air. Kondisi tersebut juga memungkinkan terpengaruhnya mata air di Labuan Cermin.

“Jadi harus dilihat bagaimana air tanahnya, dampak jika itu di tambang, semua itu harus dilihat. Nah jika itu mempengaruhi, maka artinya negatif. Kalau negatif perlu ditanggulangi dengan cara yang benar, kalau positif harus dikembangkan,” jelasnya.

 

Sementara itu, Kepala BLH Berau, Zulkifli juga menyampaikan hal senada. Ia menjelaskan, pihaknya tetap akan mengutamakan masalah lingkungan, untuk itu dibentuk tim dari BLH Provinsi dalam melakukan kajian yang komprehensif sebelum melakukan kegiatan operasi.

BACA JUGA : Pokdarwis Biduk-Biduk Tolak Investasi Ekstraksi Alam

“Tim itu independen, terdiri dari pakar-pakar, dan ahli. Dengan adanya tim itu, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, semoga bisa terjawab dengan penelitian itu. Ini disamping dari penyusunan Amdal ya. Jadi memang harus ada kajian pendahuluan,” jelasnya.

Dikatakannya, untuk melihat apakah kegiatan tersebut layak diteruskan atau tidak, izin lokasi juga harus sesuai dengan tata ruang. Apakah tata ruangnya telah sesuai untuk kegiatan tambang, atau tidak. Jika sesuai, maka kegiatan itu akan dilanjutkan.

Kampung Teluk Sumbang sendiri merupakan kawasan karst, dan harus merujuk Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 67/2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur. Jika kegiatan industri masuk ke dalam bentang alam kawasan karst, berarti tidak boleh dilakukan kegiatan apapun, karena merupakan lahan konservasi.

BACA JUGA : Tolak Sawit dan Semen Di Biduk-Biduk, AMPK Demo Ke Kantor Gubernur

“Rasanya izin lokasi itu sudah dikeluarkan dari bentang alam karst. Khusus untuk pabrik, ada yang masuk batu gamping. Lokasi batu gamping ini berdasarkan Pergub Nomor 67/2012, harus dilakukan kajian. Nah, untuk mengetahui hasil rekomendasi kajian itu ada pada BLH Kaltim. Karena BLH Kaltim sudah melakukan kajian itu,” katanya didampingi Kabid Amdal BLH Berau, Lita Handini.

 

Diungkapkannya, jika kemudian seluruh item-item atau seluruh tahapan sudah terpenuhi, maka secara regulasi tidak ada alasan untuk tidak memproses dokumen perizinan tersebut. Tetapi, saat ini penyusunan dokumen Amdal masih panjang tahapannya. Terlebih, dalam dokumen itu juga, ada analisa dampak, baik negatif maupun positif. Dari analisa itulah, dampak negatif tersebut harus dikelola dengan benar.

“Disitulah rekomendasinya, berdasarkan teknologi. Jika ada debu, ada sedimen, dan ada kerusakan ekosistem, maka ditawarkan didalam dokumen Amdal itu bagaimana cara mengelolanya. Dan itu akan dibahas ramai-ramai oleh semua tim yang terlibat. Jika rekomendasinya mampu untuk mengelola, maka kita tidak bisa untuk menolak kegiatan ini. Tapi, jika tidak mampu, kita berhak untuk menolak,” pungkasnya.(Hendra Irawan)