Sidak Ke Kamp Perusahaan, Camat Segah Temukan 10 KTP Diduga Palsu

 

SEGAH – Tidak mau tinggal diam dengan banyak beredarnya KTP palsu di wilayah kerjanya, aparatur pemerintahan Kecamatan Segah melakukan Inspeksi Dadakan (Sidak) di kamp karyawan perusahaan kelapa sawit PT Hutan Hijau Mas (HHM), Selasa (25/10/2016) lalu.

Camat Segah, Syafri mengatakan, sidak tersebut dilakukan atas kerja sama Kecamatan dengan personil kepolisian dan TNI. Tujuannya, selain untuk menertibkan warga yang tidak memiliki administrasi kependudukan, juga untuk menarik setiap dokumen administrasi kependudukan yang tidak sesuai dengan data dari Disdukcapil Berau.

“Itu kami lakukan sosialisasi mengenai kependudukan di perusahaan sawit PT HHM,” katanya kepada beraunews.com.

Dari hasil sidak itu, diakui Syafri, pihaknya menemukan setidaknya sebanyak 10 dokumen administrasi kependudukan, yakni KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang dicurigai asli tapi paslu dan hasil jiplak (scaning) komputer. Beberapa dokumen tersebut pun diamankan pihaknya guna dilakukan pengecekan lebih lanjut di Disdukcapil.

“Memang ada beberapa orang yang kartu KK dan KTP-nya itu, kami curigai bermasalah. Makanya, kami tarik data kependudukannya dulu untuk dicek di Capil, betul atau tidak,” ujarnya.

 

Bahkan, lanjut Syafri, ada beberapa warga yang mengaku memang menggunakan oknum atau calo yang mengaku bisa membuatkan KTP asli. Biaya untuk pembuatan KTP itu pun bervariasi, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp1 juta per orang.

“Memang juga dia mengaku karena dia malas mengurus jadi disitu ada yang ngurus, artinya ada calo yang disuruhnya dan dibayar dia,” lanjutnya.

BACA JUGA : KTP Palsu Banyak Di Segah, Ini Kata Camat

Nasib warga yang diduga menggunakan KTP palsu itu, dijelaskan Syafri, masih menunggu hasil koordinasi pihaknya dengan Disdukcapil. Warga itu juga memang rata-rata merupakan karyawan perusahaan, yang sebelumnya sempat diajukan perusahaan untuk diuruskan administrasi kependudukan melalui kecamatan, namun ditolak Disdukcapil.

“Ini sudah kami koordinasikan dengan Capil, hasilnya bagaimana nanti karena orang ini juga korban. Kemudian, memang dia itu rata-rata pekerja kebun dan lama sudah jadi karyawan,” jelasnya.

 

Peraturan perusahaan mewajibkan mereka memiliki administrasi kependudukan untuk pengurusan rekening bank dan jaminan kesehatan serta ketenagakerjaan, dinilai Syafri, juga membuat karyawan ini tetap menggunakan oknum atau calo pembuat KTP tersebut. Untuk itu, Syafri mengharapkan adanya solusi terbaik untuk masyarakat yang bisa katakan sebagai korban, namun juga pelaku dalam dugaan pemalsuan KTP ini.

“Kami akui memang banyak dan itu baru di satu kamp. Satu lagi, nanti kami masuki semua,” pungkasnya.(Andi Sawega)