Truk Sawit Rusak Jalan, Ini Kata DPRD

 

TANJUNG REDEB – Camat Segah, Syafri mengungkapkan penyebab rusaknya jalan aspal menjadi lautan lumpur, tak lain akibat aktivitas truk milik perusahaan kelapa sawit yang kerap melintas melalui jalan umum dengan muatan yang melebihi kapasitas badan jalan. Kondisi serupa sebelumnya juga pernah dirasakan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Biatan dan wilayah pesisir selatan Berau lainnya.

Mengetahui hal itu, DPRD Berau pun geram dengan ulah perusahaan swasta yang menggunakan jalan negara untuk aktivitas hauling (kegiatan pengangkutan). Pasalnya, mereka meyakini kondisi infrastruktur jalan menjadi rusak akibat kendaraan berat yang melintas.

“Memang pantuan kami dan juga sering diingatkan, yang di Segah itu memang muatan atau tonasenya melebihi. Saya pikir kalau seperti itu, lebih dari 12 ton. Bahkan, jalan poros Teluk Bayur-Labanan sendiri, saat ini sudah parah karena digiatkan oleh aktivitas (hauling) sawit-sawit yang lewat itu,” kata anggota Komisi I DPRD Berau, Eko Wiyono saat ditemui beraunews.com, Selasa (25/10/2016) kemarin.

BACA JUGA : Perusahaan Sawit Gunakan Jalan Segah, Aspal Berubah Jadi Lautan Lumpur

Dikatakan Eko, kerusakan jalan akibat aktivitas hauling perusahaan sudah coba diantisipasi aparatur pemerintahan maupun beberapa anggota dewan sendiri selaku wakil rakyat. Ironisnya, hingga saat ini memang belum ada perhatian khusus dari para investor, khususnya yang bergerak di bidang perkebunan.

“Begitu sering sidak ke lapangan dan berkomunikasi langsung dengan camat, kepala kampung dan sebagainya, sesungguhnya memang kami sifatnya sangat melarang itu. Khususnya (truk pengangkut) kelapa swait, yang kapasitasnya melebihi tonase atau kemampuan jalan,” ujarnya.

Sangking jengkelnya dengan ulah korporasi, Eko juga terang-terangan kadang langsung menghentikan aktivitas hauling tersebut. Ia menginstrusikan dengan tegas para sopir kendaraan itu untuk beralih menggunakan jalan alternatif lain, bukan jalan umum.

“Solusi yang diwacanakan kemarin, sebenarnya tidak apa-apa apabila dibawa pakai pick up-pick up yang kecil. Paling maksimal 1 ton lah, tetapi pada praktek di lapangan memang banyak (yang nakal),” ungkapnya.

Mengenai penegakan Perda Kaltim Nomor 10/2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit, ditegaskan Eko, korporasi harus memahami dan menaati segala peraturan yang berlaku. Mencari solusi terbaik seperti membuat jalan alternatif yang kondisinya juga bisa dipertanggungjawabkan.

“Kami memang pada prinsipnya tidak setuju sehingga perlu juga pemerintah menindak tegas. Dengan adanya Perda tersebut, jadi tinggal peningkatan kinerja Pemda saja. Mari kita sama-sama berbuat sesuai tupoksi sehingga aturan ini dapat dilaksanakan dengan maksimal,” pesannya.

Terlebih, diketahui Eko, Perda tersebut telah ditindaklanjuti dengan adanya petunjuk teknis pelaksanaannya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 43/2013 dan didukung pula dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim Nomor 700/2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Jalan Umum dan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit di Kaltim.

“Kami juga terbatas dan hanya kebetulan saya sering di Labanan. Begitu kita stop, juga tidak tiap hari bisa mampu melihat itu. Bahkan, kemarin saya tinggal waktu magrib saja, sudah lolos 3,” pungkasnya.(Andi Sawega)