Wabup Tolak Transmigrasi Eks PSK Samarinda Ke Berau

TANJUNG REDEB – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyambut baik rencana pemindahan Pekerja Seks Komersial (PSK) di sejumlah tempat di Kota Samarinda ke Kabupaten Berau, Kalimatan Timur.

Menurutnya, dengan menjadi transmigran lokal, para PSK dapat merubah nasib dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah.

"Kami tentu sangat menyambut baik rencana itu. Dengan menjadi transmigran lokal di Berau, para wanita yang selama ini menjadi PSK di Kota Samarinda bisa menata hidup lebih baik lagi," jelas Marwan Jafar www.rmol.co.

Menurut Marwan, para transmigran nantinya akan mendapatkan fasilitas seperti rumah dan sarana air bersih. Tidak hanya itu, transmigran juga akan mendapatkan lahan siap garap, serta jaminan hidup beras dan non beras yang diberikan selama 12 bulan untuk daerah lahan kering, dan 18 bulan untuk daerah lahan basah.

"Karena itu, daripada hidup bergelantungan dan mencari uang dengan cara tidak baik, para PSK tersebut sebaiknya ikut program transmigrasi. Nanti kita siapkan lahan dan jaminan hidup di Berau. Itu akan lebih baik karena meraka akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hidup dan masa depan," tegas Marwan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo, menyatakan pihaknya telah melakukan pertemuan langsung dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi guna membahas hal tersebut. Saat itu, dirinya menyampaikan jika keputusan untuk menentukan transmigran mana yang diperbolehkan ke suatu daerah itu, merupakan hak pemerintah daerah tujuan transmigrasi tersebut.

“Tidak betul itu, kalau Kementerian Transmigrasi yang berhak menentukan transmigran ke Berau. Kami sudah melakukan pertemuan juga dengan pihak Menteri, dan yang benar itu adalah pemerintah daerah sendiri yang akan menentukan transmigrannya,” ujarnya saat dikonfirmasi beraunews.com via sambungan WhatsApp terkait rencana Menteri Transmigrasi memindahkan PSK di sejumlah tempat di Kota Samarinda ke Kabupaten Berau.

Ditanya terkait transmigran mana yang akan ditentukan oleh pemerintah untuk mengikuti program transmigrasi tersebut, Wakil Bupati menyampaikan ketidaksetujuannya apabila eks PSK yang ditransmigrasikan ke Kabupaten Berau.

“Saya pribadi tidak setuju dengan peserta transmigran yang direkomendasikan oleh pihak kementrian, yaitu peserta transmigrannya dari eks PSK tersebut. Kita tidak mau menerima yang seperti itu. Masih banyak warga Berau yang layak mendapatkan lahan transmigrasi tersebut. Tapi sampai saat ini keputusan masih akan kami rapatkan dulu, nanti hasilnya bagaimana-bagaimana akan disampaikan,” tutupnya.

Untuk diketahui, Pemprov Kalimantan Timur mencanangkan penutupan semua tempat lokalisasi yang selama ini menjadi tempat menyambung hidup para PSK. Salah satunya beberapa lokalisasi di Kota Samarinda.

Pemprov Kaltim sendiri menyiapkan lahan dan fasilitas untuk sekitar 40 ribu orang yang ingin mengikuti program transmigrasi. Para Transmigran nantinya akan mendapatkan dua sampai tiga hektar tanah yang dapat dikembangkan di sektor pertanian.(mta)