Eksploitasi Alam Untuk Sawit dan Semen Ancam Biduk-Biduk

 

TANJUNG REDEB – Perjuangan masyarakat untuk menolak investasi tak ramah lingkungan yang akan masuk di Kecamatan Biduk-Biduk terus dikibarkan. Kali ini, bersama dengan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Forum Advokasi Kebijakan dan Transparansi Anggaran (FAKTA), Menapak Indonesia, SEMPINA, beberapa perwakilan dari warga Kampung Teluk Sumbang, dengan difasilitasi oleh The Nature Conservancy (TNC) menemui Bupati Berau, Muharram, Selasa (25/10/2016).

Kedatangan warga bersama LSM ini bermaksud untuk menegaskan sikap jika keputusan Pemprov Kaltim melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD), untuk memberikan izin lahan perkebunan sawit dan industri semen di daerah yang terkenal dengan wisata alam danau dua rasa (Labuan Cermin) kepada beberapa perusahaan tersebut, tidak akan diterima masyarakat setempat.

BACA JUGA : Datangi DPRD Berau, LSM dan KSM Sampaikan Penolakan Izin Sawit dan Pabrik Semen di Biduk-Biduk

Keberadaan perkebunan sawit maupun industri semen di tanah kelahiran mereka, diungkapkan Rahmat, salah seorang warga Teluk Sumbang, tidak akan menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Sebaliknya, investasi tersebut justru akan menghilangkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat yang secara turun temurun menggantungkan hidup kepada hutan.

"Khususnya masyarakat basap yang ada di Teluk Sumbang, mereka akan kehilangan sumber mata pencaharian. Jika hutan berganti lahan sawit, jelas mereka tidak bisa lagi berburu dan berladang, apalagi mendapatkan madu hutan yang selama ini menjadi kebanggan masyarakat Teluk Sumbang," ungkapnya dihadapan Bupati.

BACA JUGA : Soal Izin Sawit 17 Ribu Hektar Di Biduk-Biduk, Ini Kata Pemprov Kaltim

Tak hanya menghilangkan nilai kebudayaan, sumber mata air baku yang selama ini menjadi bagian terbesar kehidupan masyarakat pun terancam dengan adanya eksploitasi karst oleh perusahaan semen. Selama ini masyarakat setempat, baik dari Kampung Giring-Giring, Teluk Sulaiman, maupun Teluk Sumbang, mendapatkan air bersih melalui sumber mata air yang mereka lindungi.

"Apabila kami kehilangan sumber mata air, berarti sama dengan kami kehilangan kehidupan. Apalagi selama ini masyarakat benar-benar menjaga dan melindungi karst mereka agar sumber mata air terus mengalir. Industri sawit maupun semen ini, sekali lagi saya katakan jelas mengancam kehidupan dimasa yang akan datang," tuturnya.

BACA JUGA : DPRD Berau Akan Bawa Aspirasi Penolakan Masyarakat Terhadap Pabrik Semen dan Sawit

Sementara itu, Bupati Berau, Muharram mengatakan, terkait masuknya investasi tersebut, Pemkab Berau tidak memiliki kewenangan. Sebab, segala keputusan menjadi kewenangan  Pemprov, yakni Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak.

Namun saat ini, ruang bagi LSM dan masyarakat untuk melakukan advokasi penolakan kepada Pemprov khususnya Gubernur, masih terbuka. Pasalnya, izin yang dikeluarkan masih sebatas izin lokasi dan belum sampai pada tahap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

"Meskipun ini daerah kita, namun semua kewenangan dan keputusan ada ditangan Pemprov. Saya tidak punya kapasitas dalam hal ini. Kawan-kawan masih bisa untuk meminta dilakukan peninjauan kembali terhadap izin yang dikeluarkan, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan secara keseluruhan," tandasnya.(Marta)