Datangi DPRD Berau, LSM dan KSM Sampaikan Penolakan Izin Sawit dan Pabrik Semen di Biduk-Biduk

 

TANJUNG REDEB – Langkah Pemprov Kaltim melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) yang mengeluarkan izin untuk lahan perkebunan sawit dan pabrik semen di Kecamatan Biduk-Biduk, terus mendapat perhatian dari sejumlah elemen masyarakat.

Izin perkebunan sawit tersebut diberikan kepada PT Kebun Sawit Nusantara (PT KSN) seluas kurang lebih 17.021 hektar yang terbentang dari Kampung Giring-Giring, Teluk Sulaiman, Teluk Sumbang, hingga Tanjung Mangkalihat, Kecamatan Sandaran, Kutai Timur.

Sementara, izin untuk lahan industri semen diberikan kepada PT Semen Kaltim seluas 173 hektar di Kampung Teluk Sumbang, PT Alam Bhana Lestari (PT ABL) seluas 1.074 hektar yang terbentang dari Kampung Teluk Sumbang hingga Tanjung Mangkalihat, Kutim serta beberapa perusahaan lainnya.

Sebagian besar masyarakat menolak adanya investasi kebun sawit maupun pabrik semen di daerah mereka, karena dinilai akan berdampak buruk pada kondisi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan (ekososbudling) sekitarnya. Aksi penolakan pun terus digaungkan baik oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terkait perizinan tersebut.

Sebagai bentuk pernyataan sikap untuk menolak adanya perkebunan sawit dan pabrik semen di Kecamatan Biduk-Biduk, Forum Advokasi Kebijakan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Kaltim, bersama dengan Menapak Indonesia, SEMPINA, dan sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Berau, berkunjung ke DPRD Berau, Senin (24/10/2016).

BACA JUGA : Sawit dan Semen di Biduk-Biduk, Jatam dan Anggota DPRD Kaltim Serukan Perlawanan

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengemukakan pendapat dan memaparkan sejumlah data dan fakta yang menjadi dasar penolakan terhadap industri sawit dan semen tersebut.

Dalam pernyataannya, Ketua FAKTA Kaltim, Hairiansyah, menyebutkan penolakan terhadap industri sawit dan semen bukan hanya semata-mata karena pertimbangan dampak buruk terhadap ekososbudling, namun ada beberapa indikasi pelanggaran yang menyertai masuknya perizinan tersebut di wilayah Kecamatan Biduk-Biduk, antara lain izin lokasi yang dinilai tidak mempertimbangkan batas administrasi kampung dan antar kampung.

Kemudian, meski berada di wilayah Area Penggunaan Lain (APL), namun tutupan hutannya masih 70 persen dari total luasan lahan yang diberikan izin. Bahkan, dengan tingkat kelerengan 20-40 persen, pemberian izin untuk lahan perkebunan dinilai keliru.

BACA JUGA : Protes Izin Semen dan Sawit, Pegiat Pariwisata Buat Surat Terbuka Untuk Gubernur Kaltim

Dihadapan Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, yang didampingi Wakil Ketua Komisi I, Syahruni, anggota Komisi I, Najmuddin, sejumlah alasan lain yang menjadi dasar penolakan juga dikemukan. Menurut, Hairiansyah, pemberian izin oleh Pemprov tersebut juga tidak menghormati kebijakan pemerintah daerah yang melindungi dan mengelola kawasan lindung untuk kegiatan pariwisata serta daerah tangkapan air masyarakat, khususnya yang berada di Kampung Teluk Sumbang.

 

Selain itu, ada indikasi bahwa izin tersebut melanggar Peraturan Gubernur Nomor 67/2012 tentang Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat, Kaltim, serta kawasan ekosistem essential karst yang dinyatakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Secara prosedur, penerbitan izin lokasi tersebut juga melanggar Peraturan Gubernur Nomor 17/2015 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit atau biasa disebut Pergub moratorium izin baru untuk pertambangan, kehutanan dan perkebunan kelapa sawit.

“Berdasarkan data dan peta yang kita analisa, bukan hanya prosedur penerbitan izinnya yang terindikasi melanggar beberapa kebijakan yang sebelumnya telah dikeluarkan baik oleh Pemkab maupun Pemprov, setelah kita coba overlay menggunakan peta RTRWP (Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi-red), lokasi diterbitkannya izin juga masih ada kawasan lindung geologi yang juga tumpang tindih,” ujarnya.

BACA JUGA : DPRD Berau Akan Bawa Aspirasi Penolakan Masyarakat Terhadap Pabrik Semen dan Sawit

Sementara itu, Ketua Komisi I, Abdul Waris, menanggapi diskusi singkat tersebut dengan berjanji akan melakukan komunikasi kepada BPPMD Kaltim terkait izin yang dikeluarkan untuk industri sawit dan semen di Kecamatan Biduk-Biduk. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan kembali melakukan pertemuan untuk membahas perizinan industri sawit dan semen yang masuk dengan mengundang Badan Peizinan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), LSM, KSM, dan masyarakat.

“Kalau secara umum kita sepakat untuk menolak keberadaan industri sawit dan semen tersebut, tinggal mekanisme saja lagi yang perlu dimantapkan. Hari ini juga kami akan langsung ke Biduk-Biduk untuk menerima aspirasi masyarakat disana dan kita akan libatkan juga teman-teman LSM disana. Kita juga rencananya akan berkunjung ke BPPMD dan DPRD Kaltim untuk lebih menekankan bahwa kita menolak atau bahkan minta dicabut perizinannya,” tandasnya.(Marta)