DPRD Berau Akan Bawa Aspirasi Penolakan Masyarakat Terhadap Pabrik Semen dan Sawit

 

TANJUNG REDEB – Demi menjaga potensi pariwisata yang ada di Kecamatan Biduk-Biduk, masyarakat yang berada di wilayah itu menolak keras adanya izin pabrik semen dan izin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 17 ribu hektar untuk PT Kebun Sawit Nusantara (KSN). Bahkan, penolakan tersebut disampaikan masyarakat disana kepada DPRD Berau. Hal itu diakui langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris.

BACA JUGA : Ketua DPRD : Sawit Ancam Objek Wisata Di Biduk-Biduk

Disampaikannya, dengan adanya aksi penolakan tersebut, pihaknya akan membawa aspirasi masyarakat tersebut ke Provinsi Kaltim. Menurutnya ada beberapa pertimbangan utama penolakan tersebut, yakni, masyarakat ingin kawasan yang ada di Biduk-Biduk tersebut menjadi kawasan wisata sebagaimana dalam draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau.

BACA JUGA : Bupati : Kok, Saya Tidak Tahu Masalah Izin Sawit 17 Ribu Hektar Di Biduk-Biduk

“Kami dari DPRD akan memperjuangkan aspirasi ini ke DPRD Kaltim, dan kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim. Karena kami khawatir, dengan adanya industri itu potensi wisata Biduk-Biduk akan hilang,” ungkapnya saat menghubungi beraunews.com, Minggu (23/10/2016).

BACA JUGA : Protes Izin Semen dan Sawit, Pegiat Pariwisata Buat Surat Terbuka Untuk Gubernur Kaltim

Waris yang juga merupakan putra daerah Biduk-Biduk itu juga menyebutkan, sebagai bentuk penolakan izin lokasi perkebunan dan tambang batu gamping untuk pabrik semen itu, masyarakat di Biduk-Biduk juga menggalang aksi tanda tangan. Hal itu dilakukan, sebagai bentuk respon tidak setuju kepada Pemprov Kaltim karena telah mengeluarkan izin pabrik semen dan izin lokasi perkebunan sawit.

“Ini murni aspirasi masyarakat, dan telah mengumpulkan tanda tangan hampir seluruh warga di Biduk-Biduk. Selanjutnya, itu akan kita serahkan kepada Bupati Berau. Nanti, Bupati akan menyampaikan ke Gubernur atau instansi terkait disana. Agar izin yang telah dikeluarkan dapat ditarik kembali,” bebernya.

BACA JUGA : Pelajar dan Mahasiswa Berau Serukan Penolakan Pabrik Semen dan Sawit di Biduk-Biduk

Disamping itu, dirinya juga menyoroti Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 17/2015 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit atau biasa disebut Pergub moratorium izin baru untuk pertambangan, kehutanan dan perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak. Pasalnya, meski telah dikeluarkan moratorium izin sawit, kenapa sampai ada terbit izin baru. Melihat keanehan itu, pihaknya mengancam akan menempuh jalur hukum terkait hal tersebut.

“Kami juga heran. Padahal kan, Gubernur sendiri sudah melakukan moratorium izin sawit setahun yang lalu. Nanti kami akan rapat dengan masyarakat, kalau perlu kami akan gugat ke pengadilan melalui class action, khususnya izin lokasi sawit ini. Karena ini akan berdampak pada penurunan debit air di Labuan Cermin,” bebernya.

BACA JUGA : Sawit dan Semen di Biduk-Biduk, Jatam dan Anggota DPRD Kaltim Serukan Perlawanan

Terkait izin tambang batu gamping atau pabrik semen disampaikannya, pihaknya akan melakukan kajian serta meninjau langsung ke lokasi. Itu penting dilakukan, untuk memastikan keberadaan lokasi izin tambang tersebut tidak berdampak pada gunung atau bukit karst yang ada di wilayah itu.

“Apakah itu tidak kena karst yang katanya sesuai dengan RTRW,” katanya

BACA JUGA : Terbitkan Izin Lokasi Perkebunan Sawit Di Biduk-Biduk, DPRD Kaltim Sebut Kebijakan Ceroboh
 
Padahal, potensi pariwisata di Kecamatan Biduk-Biduk begitu diminati wisatawan. Bahkan waktu liburan lalu, pengunjung yang datang mencapai 30 ribu orang. Dengan jumlah tersebut sudah sangat jelas, kondisi tersebut berpengaruh terhadap pada peningkatan ekonomi masyarakat disana. Terlebih saat ini, masyarakat sudah cerdas dalam memanfaatkan peluang.

Apalagi saat ini, pemerintah pusat dalam programnya memfokuskan pengembangan daerah pariwisata, dan wilayah Biduk-Biduk adalah salah satu sumber PAD yang dapat dimanfaatkan, sekaligus menjadi sumber dari penghasilan ekonomi masyarakat.

BACA JUGA : Rusianto : Aneh, Izin Sawit dan Semen Cepat Keluar, Izin Galian C Tak Direspon Pemprov

“Kalau pertambangan semen dan perkebunan itu kan yang kaya hanya orang-orang tertentu saja. Kalau pariwisata ini yang dapat kan banyak, negara dapat dari PAD, pemerintah daerah dapat, masyarakat sekitar juga dapat. Yang paling penting tidak merusak alam. Jadi meskipun perusahaan in tidak ada, masyarakat Biduk-Biduk masih bisa berkembang,” pungkasnya.(Hendra Irawan)