Rusianto : Aneh, Izin Sawit dan Semen Cepat Keluar, Izin Galian C Tak Direspon Pemprov

SAMARINDA – Masyarakat Kabupaten Berau, khususnya di Kecamatan Biduk-Biduk telah dihebohkan dengan adanya izin lokasi perkebunan sawit 17 ribu hektar yang diterbitkan Pemprov Kaltim melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) untuk PT Kebun Sawit Nusantara (KSN). Selain direspon pro kontra oleh masyarakat, izin ini juga mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, mulai pegiat lingkungan hidup hingga DPRD Kaltim.

Kali ini, anggota Komisi I DPRD Kaltim, Rusianto turut menyuarakan aspirasi masyarakat. Kiang (sapaan akrab Rusianto) yang terpilih dari Dapil Bontang, Kutim dan Berau, mengatakan, selain menerbitkan izin lokasi kelapa sawit untuk PT KSN, Pemprov terlebih dahulu sudah menerbitkan 5 izin industri pabrik semen di Kecamatan Biduk-Biduk.

Terlebih, dengan adanya perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut, dinilai Kiang, jelas akan berdampak pada potensi pariwisata yang ada di Biduk-Biduk. Pemprov Kaltim harus memperhatikan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim yang sebelumnya telah disahkan.

“Seharusnya ini dibicarakan bersama dulu, terutama masalah tata ruang. Jangan tiba-tiba muncul mengeluarkan izin. Apalagi saya yang dari Dapil Berau, masyarakat juga mempertanyakan,” ujarnya saat menghubungi beraunews.com, Jumat (21/10/2016) pagi.

Anggota Badan Musyawarah DPRD Kaltim ini juga mempertanyakan pelimpahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi berdasarkan amanah UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dikatakannya, jika perkebunan menjadi kewenangan provinsi, maka harusnya jangan hanya perkebunan yang segera direspon provinsi. Respon juga, segera kewenangan lainnya, seperti izin galian C.

Padahal, izin galian C bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak. Sebab, bertujuan memperlancar pembangunan infrastruktur utama yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti pembangunan jalan kampung dan lainnya.

“Tidak usaha berbicara tambang dan perkebunan. Masyarakat Kaltim itu banyak memohon izin galian C, yang sampai sekarang izinnya tidak dikeluarkan Pemprov Kaltim. Galian C itukan dibutuhkan masyarakat untuk pembangunan,” jelasnya.

Untuk itu, DPRD Kaltim melalui Komisi I yang memiliki kewenangan masalah perizinan, ditegaskan Kiang, akan segera mengagendakan pemanggilan BPPMD Kaltim dan Dinas Pekerjaan Umum Kaltim.

“Kita akan membicarakan masalah perijinan ini dengan mereka. Sebab, dengan adanya izin itu, masalah ini mencuat dan berkembang di masyarakat. Tapi agenda pemanggilan itu, masih menunggu persetujuan teman-teman dewan lainnya,” pungkasnya.(Andi Sawega)