Bupati Tak Bisa Mutasi Sekda dan Kadis Sebelum 2 Tahun

 

TANJUNG REDEB – Sebagai upaya menghentikan “kebiasaan” para kepala daerah yang baru saja dilantik mengganti orang-orang yang dianggap tidak sejalan dengannya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB 02/2016 tentang Penggantian Pejabat Pasca Pilkada.

Aturan yang dibuat saat MenPAN-RB dijabat Yuddy Chrisnandi itu, dikeluarkan sebagai kontrol pemerintah pusat untuk mengerem aksi “gila-gilaan” yang biasa terjadi pasca pelantikan kepala daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur.

Selain mengingatkan para kepala daerah untuk tidak melakukan mutasi selama 6 bulan setelah dilantik, juga dilarang melakukan penggantian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama selama 2 tahun sejak dilantik. Adapun JPT Pratama yang dimaksud adalah Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota, Kepala Dinas provinsi, dan Kepala Dinas (Kadis)/Badan (Kaban) kabupaten/kota.

Bahkan, mempertegas SE Menteri PAN-RB itu, pada tanggal 22 September 2016 dan berlaku sejak tanggal 27 September 2016, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangani Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Permendagri tersebut menyebutkan, Menteri berwenang memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan gubernur, bupati atau walikota sebagaimana dimaksud untuk penggantian JPT Pratama.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo juga telah memastikan, jika kementeriannya akan mengawasi daerah dengan ketat. Kepala daerah yang terbukti melanggar aturan larangan mutasi pejabat akan diberi sanksi tegas.

Adanya larangan bagi Bupati untuk tidak melakukan mutasi selama 6 bulan setelah dilantik dan larangan penggantian Sekda, Kadis/Kaban selama 2 tahun sejak dilantik berdasarkan SE Menteri PAN-RB dan Permendagri itu, dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, Abdul Rifai.

“Kalau aturan 2 tahun itu, memang sebenarnya sudah kita laksanakan dan tetap kita ikut aturan-aturan itu. Kita harus sesuai dengan SE, bahkan sesuai persetujuan dengan Mendagri,” bebernya saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Kamis (20/10/2016) kemarin.

BACA JUGA : Surat Edaran Diterima, Ini Aturan Pengisi JPT Pada SKPD Baru

Aturan penggantian JPT Pratama selama 2 tahun itu, dikatakan Rifai, juga berlaku pada promosi JPT. Hanya saja, jika Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengisi jabatan struktural itu belum memiliki masa bakti 2 tahun, ketika mendapatkan promosi jabatan dan dilantik, maka ASN tidak mendapatkan uang tunjangan jabatan.

“Begitu dimasukkan atau dipaksakan belum sampai 2 tahun, berarti tidak bisa menerima tunjungan. Nol (uang tunjangan) itu, sistemnya begitu,” ungkapnya.

Hilangnya uang tunjangan itu, dicontohkan Rifai, pernah terjadi pada salah satu pegawai Sekretariat Daerah di Bagian Humas dan Protokol yang dipromosikan menjadi Sekretaris Camat (Sekcam). Saat itu, pejabat eselon IV A yang mengisi jabatan sebagai Kasubag Humas itu, tidak mendapatkan uang tunjangan setelah mengisi jabatan Sekcam (eselon III A).

“Setelah mencapai 2 tahun, baru kita lantik kembali. Jadi ada semacam administrasi bahwa itu sudah mencapai 2 tahun. Begitu ada pelantikkan, kita buatkan baru dan bisa mendapatkan tunjangan itu. Makanya itu yang perlu kita perhatikan, kasihan itukan orang,” pungkasnya.(Andi Sawega)