Puluhan KTP Palsu Ditemukan, Segah Terbanyak

 

TANJUNG REDEB – Ditengah gencarnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mendorong masyarakat untuk melakukan perekaman E-KTP, KTP palsu masih saja ditemukan beredar di masyarakat, khususnya dari pekerja perkebunan sawit. Bahkan, jumlahnya mencapai puluhan.

“Rata-rata yang kami temukan, itu terjadi pada KTP yang kertas. Dari sisi kartu keluarga sudah tidak sesuai dan terus terang saja kami pernah temukan itu kebanyakan di Kecamatan Segah,” ungkap Kepala Disdukcapil Berau, Fredy Suryadie didampingi Kabid Pendaftaran Pendudukan, Hasnawati saat ditemui beraunews.com, Rabu (19/10/2016) kemarin di ruang kerjanya.

Dikatakannya, saat ditemukan itu, pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan aparatur pemerintah kecamatan. Sebab, ada indikasi keterlibatan oknum aparatur pemerintahan. Namun, saat itu pihaknya masih memberikan sedikit toleransi kepada oknum tersebut.

Dengan adanya toleransi itu, diharapkan tidak ditemukan kembali KTP palsu beredar di masyarakat. Selain itu, pengakuan dari masyarakat yang menjadi korban, diakui Fredy, masih sulit untuk ditindaklanjuti. Terlebih, bila korban takut mengakui kesalahannya.

“Masyarakat inikan korban, jadi kita bantu validasi data dan buatkan KTP. Orang yang kami curiga, masih mengelak. Walaupun dia tidak mengaku, tapi kami sudah ada indikasi dan jangan diulang kembali,” katanya.

BACA JUGA : Kadisdukcapil Curigai Oknum Pembuat KTP Sementara

Bagi masyarakat yang masih menggunakan KTP palsu, ditegaskan Fredy, Disdukcapil akan membantu masyarakat yang menggunakan KTP palsu agar dapat memiliki E-KTP dan dapat diakui sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), asalkan pemohon sekaligus korban, bersedia membantu Disdukcapil dalam mengungkap oknum pemalsu KTP.

Caranya, korban bersedia membuat pernyataan tertulis terkait oknum yang membuatkan KTP palsu, alamat tinggal oknum dan sebagainya. Termasuk, bila ada saksi yang turut menyaksikan proses pemalsuan KTP tersebut.

Langkah itu, harus diambil pihaknya, sebab jumlah KTP palsu mencapai puluhan KTP. Selain itu, apabila pihaknya masih memberi toleransi, dampaknya kredibitas Disdukcapil sebagai instansi yang mengurusi administrasi kependudukan menjadi taruhannya.

“Kita tidak lagi mentolerir yang begini. Meski kita sebenarnya pada posisi serba salah. Disatu sisi, jika tak dibuatkan KTP, maka dia akan bermasalah dengan administrasi kependudukannya. Sementara jika dibuatkan, seakan-akan kita melegalkan yang begini-begini, tanpa kita tahu siapa yang berbuat,” pungkasnya.(Andi Sawega)