DPRD Berau Dukung Rencana Kegiatan SKPD Di APBD Perubahan

 

TANJUNG REDEB – Guna menetapkan APBD Perubahan tahun anggaran 2016, komisi-komisi di DPRD Berau mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 secara maraton. Pembahasan tersebut dilakukan dengan mengundang beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Berau untuk sinkronisasi rencana kegiatan.

Seperti yang terlihat pada Jumat (14/10/2016) kemarin, tiga komisi di DPRD Berau telah mengundang Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Direktur RSUD dr. Abdul Rivai, Dinas Kesehatan (Dinkes), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris sangat mendukung rencana penambahan anggaran yang diajukan Satpol PP dalam APBD Perubahan tahun 2016. Dikatakan Waris, penganggaran ini diperuntukkan untuk membayar utang Pemkab kepada pegawai PTT atau kontrak Satpol PP.

Selain itu, Waris juga mengapresiasi, kinerja Satpol PP yang selama ini sudah cukup baik. Khususnya, dalam menutup beberapa lokasi prostitusi yang ada di Kabupaten Berau. Komisi I pun mengharapkan pemerintah daerah mendukung rencana penambahan anggaran Satpol PP tersebut.

“Penganggaran ini untuk membayar honor Banpol sebesar Rp471 juta, selama 3 bulan ini,” ujar Waris didampingi Syahruni dan anggota Komisi I lainnya, Abdul Samad, Najmuddin, dan Eko Wiyono.

BACA JUGA : Meski Defisit, DPU Usulkan 7 Proyek Multiyears Tahun 2017

Hasil rapat ini, dikatakan Waris, akan disampaikan Komisi I ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Berau. Kemudian, Banggar akan menggelar rapat dan membahasnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Jonie Marhansyah, yang kemudian akan menjadi kesepakatan bersama antara lembaga eksekutif (Pemkab) dan legislatif (DPRD).

 

Dukungan senada pun disampaikan Ketua Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina kepada Diskoperindag. Usai rapat itu, Elita menjelaskan, Diskoperindag telah memiliki perencanaan pembangunan pasar rakyar di Kampung Bangun, Kecamatan Sambaliung dan Kampung Eka Sapta, Kecamatan Talisayan.

Rencana pembangunan pasar rakyat itupun telah didukung pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp7 miliar yang akan dikucurkan ke Kabupaten Berau pada tahun 2017 mendatang. Namun, Pemkab masih harus mendukung anggaran kurang lebih Rp300 juta, untuk pembiayaan pada perencanaan dan penyediaan lahan.

“Ini kalau tidak kita persiapan lahannya maka nanti akan beralih, diambil daerah lain,” ujarnya.

Selain itu, dijelaskan Elita, pasar rakyat yang berada di Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Talisayan juga perlu dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah. Sebab, dari 12 kios yang ada saat ini, diketahui baru ada 7 kios yang layak digunakan. Sementara, sisanya masih memerlukan anggaran sekitar Rp50 juta untuk pengadaan pintu kiosnya.

“Sangat disayangkan apabila itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ucapnya.

 

Sementara itu, selain membahas KUA PPAS bersama DPU, Komisi III juga melakukan rapat bersama Direktur RSUD dan Dinkes. Wakil Ketua Komisi III, Vitalis Paulus Lette yang didampingi Ketuanya, Husein Jufri serta beberapa anggota Komisi III mengatakan, pihaknya masih belum secara spesifik membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD dan Dinkes di anggaran perubahan nanti.

Pasalnya, kedua instansi pelayanan kesehatan ini belum mengetahui secara detail tentang anggaran belanja yang mereka ajukan kepada TAPD. Sebab, setelah adanya pemotongan anggaran dari TAPD, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai penganggaran tersebut.

“Kita hanya ingin tahu karena dia (RSUD-red) ada penambahan anggaran sekitar Rp7 miliar sampai Rp8 miliar, itu kemana saja. Rupanya, mereka belum siap karena belum ada komunikasi lagi dengan Bappeda,” pungkasnya.(Andi Sawega)