Soal Izin Sawit 17 Ribu Hektar Di Biduk-Biduk, Ini Kata Pemprov Kaltim

SAMARINDA – Soal izin lokasi 17 ribu hektar yang diterbitkan oleh Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kaltim, untuk PT Kebun Sawit Nusantara (KSN), ditanggapi Plt Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Kaltim, Ujang Rachmad.

Ia menyampaikan, pemberian izin lahan 17 ribu hektar yang diberikan oleh BPPMD berdasarkan Keputusan Kepala BPPMD Nomor 503/970/M/BPPMD-PTSP/VI/2016 pada Juni 2016 lalu, sesungguhnya belum merupakan hak PT KSN.

“Masih jauh itu. Setelah izin itu, masih ada proses-proses berikutnya,” ungkapnya saat dikonfirmasi langsung oleh beraunews.com, Senin (17/10/2016).

BACA JUGA : Bupati : Kok, Saya Tidak Tahu Masalah Izin Sawit 17 Ribu Hektar Di Biduk-Biduk

Dijelaskannya, dari izin lokasi itu, perusahaan kemudian harus mengajukan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Sementara dari IUP itu, perusahaan harus berintegrasi dengan pabrik. Untuk memperoleh IUP sendiri lanjut dia, masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Seperti, pihak perusahaan lebih dulu harus menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan memiliki arsip teknis dari kabupaten/kota.

“Karena izin lokasi ini ada di Kabupaten Berau dan Kutim. Nah, jika kemudian sepanjang Bupati tidak memberikan izin atau rekomendasi, maka izin usahanya tidak pernah ada,” ujarnya.

Ketika ditanya terkait ketidaktahuan Pemkab Berau soal izin lokasi tersebut, ia mengatakan, masih ada proses berikutnya sebagaimana mekanismenya yang sudah diatur dalam Permen Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/2015 tentang Izin Lokasi, dengan Permentan Nomor 98/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan.

 

BACA JUGA : Ketua DPRD : Sawit Ancam Objek Wisata Di Biduk-Biduk

“Belum sampai ke proses situ. Jadi izin lokasi itu masih dalam ranahnya BPN (Badan Pertanahan Negara) Kaltim, bukan dalam ranah Perkebunan. Aturan mereka (BPN) yang digunakan, belum masuk izin kebun. Dikedua permen itu jelas tahapannya,” bebernya.

Pada intinya dikatakannya, jika memang masyarakat dan Pemkab Berau tidak setuju terkait dengan izin lokasi untuk perkebunan sawit, maka izin tidak akan dikeluarkan. Meskipun sebenarnya izin lokasi tersebut telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim. Namun menurutnya, tidak berarti pada nantinya dari lokasi 17 ribu hektar itu, ada kemudian daerah yang harus dilindungi, maka itu bisa dikawal masyarakat setempat.

BACA JUGA : Nah Loh, Belum Sosialisasi Pemprov Sudah Berikan Izin Perkebunan Sawit 17 Ribu Hektar Di Biduk-Biduk

“Jadi ini juga sebetulnya yang mengawal masyarakat dalam proses Amdalnya. Tinggal komitmen dari Pemkab serta masyarakat sekitar untuk mengawal wilayahnya masing-masing. Sekali lagi ini masih diranahnya BPN. Jadi, izin lokasi itu bukan berarti dia (PT KSN) langsung bisa membangun kebun. Karena masih panjang prosesnya,” jelasnya.

 

Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Rusmadi menyampaikan akan kembali melakukan review terkait izin lokasi tersebut, sehingga tidak berdampak pada sumber daya alam yang ada di Kecamatan Biduk-Biduk.

“Peruntukan lokasi IUP tersebut dalam RTRW sudah sesuai untuk perkebunan. Kami akan review dalam kaitannya dengan dampak terhadap wisata alam dan pelibatan masyarakat dalam prosesnya,” tandasnya singkat kepada beraunews.com.(Hendra Irawan)