Ketua DPRD : Sawit Ancam Objek Wisata Di Biduk-Biduk

TANJUNG REDEB – Langkah Pemprov Kaltim melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) yang memberikan izin perkebunan sawit kepada PT Kebun Sawit Nusantara dengan lahan kurang lebih seluas 17 ribu hektar di Kecamatan Biduk-Biduk, sangat disayangkan Sekretaris Kampung Teluk Sulaiman, Risno Kiay.

Terlebih izin tersebut dikeluarkan tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat maupun pemerintah kampung sebelumnya. Berbagai dampak negatif dinilai akan mengancam keberadaan daerah yang memiliki potensi wisata luar biasa tersebut. Termasuk keberadaan danau dua rasa atau lebih dikenal danau labuan cermin yang menjadi salah satu ikon wisata andalan di Biduk-Biduk.

BACA JUGA : Nah Loh, Belum Sosialisasi Pemprov Sudah Berikan Izin Perkebunan Sawit 17 Ribu Hektar Di Biduk-Biduk

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah menuturkan, dalam memberikan izin perkebunan, semestinya pihak terkait harus mengkaji dan menganalisis terlebih dahulu dampak yang ditimbulkan baik terhadap aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitar. Terutama dampak terhadap lingkungan dan sumber daya alam sekitarnya.

Tidak bisa dipungkiri dengan investasi-investasi yang masuk dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Berau, namun menurutnya ada hal yang lebih penting untuk diingat dan menjadi pertimbangan atas pemberian izin perkebunan tersebut.

 

“Menanamkan modal di Berau sah-sah saja, tapi kita harus ingat di Biduk-Biduk itu ada banyak potensi pariwisata yang dapat dikembangkan, seperti danau labuan cermin, air terjun, karst dan sebagainya, yang setiap tahun dapat menarik puluhan ribu wisatawan untuk berkunjung. Keberadaanya bisa terancam apabila hutan yang selama ini menjadi benteng pertahanan objek wisata tersebut diganti dengan lahan perkebunan sawit,” jelasnya kepada beraunews.com, Minggu (16/10/2016).

Hal itu dikatakannya harus menjadi perhatian bagi pemerintah terkait agar perekonomian berkelanjutan masyarakat setempat dapat terus berjalan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Program Pemkab untuk menjadikan Berau sebagai destinasi wisata andalan ditingkat nasional maupun internasional, juga harus menjadi pertimbangan Pemprov Kaltim dalam memberikan izin perkebunan sawit di kawasan Biduk-Biduk.

“Bukankah kita ingin menjadikan Berau sebagai destinasi wisata unggulan Kaltim? Jangan sampai pemerintah sendiri yang justru tidak konsisten dengan program tersebut,” pungkasnya.

 

Seperti diketahui, saat ini BPMPTSP Kaltim telah mengeluarkan izin perkebunan sawit di Biduk-Biduk, yang membentang dari Kampung Giring-Giring hingga Tanjung Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur.(Marta)