Nah Loh, Belum Sosialisasi Pemprov Sudah Berikan Izin Perkebunan Sawit 17 Ribu Hektar Di Biduk-Biduk

 

BIDUK-BIDUK – Siapa yang tidak kenal Kecamatan Biduk-Biduk. Wilayah yang berada di Pesisir Selatan Berau tersebut memiliki segudang sumber daya alam yang layak jual untuk pariwisata. Contohnya, objek wisata danau dua rasa, yang merupakan salah satu favorit tujuan wisata, yang kini menjadi ikon Kabupaten Berau. Disamping itu, Biduk-Biduk juga kaya akan hutan mangrovenya.

Namun siapa sangka, saat ini sumber daya alam yang amat berharga tersebut keberadaanya mulai terancam. Apa sebenarnya ancaman tersebut, dan seberapa besar potensi ancaman itu terhadap kelangsungan sumber daya alamnya. Hal itu disebabkan di wilayah tersebut bakal dibuka perkebunan kelapa sawit seluas ribuan hektar.

Kekhawatiran tersebut muncul karena dengan pembukan secara besar-besaran tentu dapat mengganggu ekosistem sekitarnya. Hal itu diungkapkan Sekertaris Kampung Teluk Sulaiman, Risno Kiay. Ia menjelaskan, saat ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi Kaltim, telah mengeluarkan izin pembangunan kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 17 ribu hektar. Luasan tersebut membantang dari Kampung Giring-Giring hingga Tanjung Mangkalihat yang berada di Kabupaten Kutai Timur.

Dengan adanya izin tersebut, secara tak langsung akan berpengaruh terhadap kelestarian ekosistem yang ada di wilayah itu, seperti hutan mangrove yang ada disekitar areal konsesi. Disamping itu, pembukaan perkebunan sawit tersebut juga akan berdampak pada Danau Labuan Cermin. Bahkan, dengan pembukaan lahan tersebut bisa jadi cepat atau lambat danau yang sangat dibanggakan tersebut berubah menjadi danau asin. Masih banyak dampak lainnya yang akan ditimbulkan akibat hilangnya hutan penyangga yang ada di atasnya.

“Ini sangat riskan sekali. Kami mewakili pemerintah Kampung Teluk Sulaiman dengan tegas kami sampaikan, masih belum sepakat. Dan kami masih menunggu sosialisasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait,” ungkapnya kepada beraunews.com, Jum’at (14/10/2016).

 

Ia mengakui, saat BPMPTSP memberikan izin konsesi kepada pihak perusahaan, belum ada rekomendasi dari kampung ataupun dari kecamatan.

“Jadi memang izin keluar tanpa ada sosialisasi lebih dulu kepada masyarakat,” bebernya.

Dikatakannya, meskipun tidak adanya perusahaan beroperasi di sekitar Kecamatan Biduk-Biduk, masyarakat disana secara tidak langsung sudah mendapatkan dampak positif dari sektor pariwisata. Meskipun, hal itu belum dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Terlebih dikatakannya, Kecamatan Biduk-Biduk sudah mengharumkan Kabupaten Berau. Prestasi itu didapat melalui lomba sadar wisata tingkat Provinsi Kaltim dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nyiur Melambai keluar sebagai juaranya.

“Apakah kita akan merelakan, dan memberikan restu kita kepada pemilik konsesi itu, untuk mengobrak abrik hutan kita atas nama peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau kita pertahankan dengan cara memanfaatkan alam kita secara bijak,” ujarnya.

 

Ia pun berharap kepada Pemkab Berau, melalui instansi teknis baik itu Dinas Perkebunan, maupun BPN, dapat bersama-sama melakukan peninjauan ke lokasi. Apakah hal tersebut sudah layak dijadikan perkebunan kelapa sawit atau ada kepentingan lain.

Disamping itu, dirinya juga merasa bingung dengan kebijakan yang dikeluarkan pemprov tersebut. Pasalnya, disisi lain masyarakat diimbau untuk terus menjaga sumber daya alam agar tetap lestari dan alami. Namun, disisi lain pemerintah juga memberikan izin perkebunan seluas ribuan hektar.

“Karena dengan adanya izin perkebunan ini sudah pasti akan berdampak pada kerusakan. Jika sudah seperti itu, jangan sampai masyarakat disini disuruh menjaga, sementara orang lain diberi kelonggaran untuk merusak. Kita ingin pemilik kebijakan bertindak dengan hati nuraninya,” pungkasnya.(Hendra Irawan)