Penyusunan Raperda OPD Disertai Perhitungan Skoring

TANJUNG REDEB – DPRD Berau mempercepat proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Berau. Hal itu diungkapkan Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Berau, Rudi P Mangungsong saat dihubungi beraunews.com, Kamis (13/10/2016) malam.

“Kemarin penyampaian raperda itu langsung dilakukan pembahasan di dalam Banleg. Jadi, intensif pembahasan kita hampir 2 minggu, disepakatilah,” ujarnya.

Dalam pembahasan raperda itu, banleg tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Meski, memang tanpa melalui pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian raperda tersebut.

“Pemandangan umum itu hanya pertanyaan fraksi-fraksi kepada Bupati, nanti jawabannya itu ada di dalam rapat kerja atau pandangan (jawaban) Bupati,” ungkap Rudi.

Selain itu, dalam penyusunan beberapa raperda yang selama ini telah menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau dan sudah terlaksana, dijelaskan Rudi, ada beberapa perda yang juga tanpa melalui mekanisme pandangan umum fraksi-fraksi.

“Jadi mekanisme pemandangan umum itu tidak kita pakai di beberapa perda kita, karena sifatnya buang-buang energi dan buang-buang biaya saja. Tapi, inti prosesnya sama,” jelasnya.

BACA JUGA : Menuju Pengesahan, Draf Raperda Perangkat Daerah Baru Tidak Banyak Direvisi

Pemkab Berau melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab Berau, ditambah Rudi, juga telah melampirkan segala berkas yang diperlukan untuk pembahasan raperda secara internal di Banleg DPRD Berau. Termasuk, lampiran skoring nilai hasil perhitungan variabel umum dan variabel teknis pada raperda untuk masing-masing perangkat daerah. Skorig itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari raperda sebagai dasar penentuan kriteria tipelogi SKPD.

“Dasar penetapan tipelogi itu skoring yang ditetapkan oleh Mendagri. Berdasarkan variabel-variabel yang ada di lampiran Undang-Undang 23/2014 dan PP 18/2016, muncullah skoring. Dari skoring itu, dia masuk kemana, tipelogi sesuai dengan poin sekian dan lainnya,” tambahnya.

Salah satu SKPD tipelogi A, dicontohkan Rudi, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang memiliki skoring lebih 1.000 poin. Hal itu disebabkan banyaknya variabel teknis yang masuk dalam hasil pemetaan kriteria tipelogi.

“Apa sih kerja Dispora, cuma ngurusin pemuda dan olahraga tapi poinnya seribu lebih. Karena variabel penghitungnya banyak,” pungkasnya.(Andi Sawega)