Tak Rekrut Tenaga Kerja Lokal, Perusahaan Kena Sanksi

 

TANJUNG REDEB – Jumlah pengangguran di Berau sudah menyentuh angka 9.000 orang dengan penyumbang terbesar berasal dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejumlah perusahaan pertambangan yang gulung tikar serta habis masa kerja. Sementara sisanya, merupakan pemuda yang baru menyelesaikan bangku sekolah.

“Pengangguran di Berau sudah membludak, kalau ini terus dibiarkan otomastis dapat menimbulkan kekacauan, bisa banyak tindak kriminal akibat dari pengangguran yang terus meningkat, sementara kebutuhan ekonomi juga terus meningkat,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, M. Syarkawi HAB saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Kamis (14/10/2016).

Salah satu upaya mengurangi angka pengangguran tersebut, dikatakan Syarkawi, pihaknya tengah melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan ratusan perusahaan, agar menyerap tenaga kerja lokal.

Program kerja sama yang dimaksud, yakni proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan satu pintu melalui Disnakertrans, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal. Tak dipungkiri memang, selama ini perusahan pertambangan maupun perkebunan kerap merekrut pekerja dari luar Berau, sehingga pekerja lokal tidak terserap dengan baik.

Program ini juga merupakan program kerja jangka panjang Bupati Berau, Muharram dan Wakilnya, Agus Tantomo untuk mengurangi pengangguran yang akan dimulai 2017 hingga tahun 2021 mendatang.

“Selama ini perusahaan buka lowongan kerja hanya diam-diam, akibatnya hanya internal perusahan yang tahu, banyak yang masuk, itupun dari luar Berau, ini tentunya merugikan tenaga lokal. Setiap tahun kita meluluskan ratusan siswa, saat mereka mau kerja susah akibat lowongan kerja dipenuhi pekerja luar. Makanya kita dorong perusahaan untuk lebih mengutamakan pekerja lokal,” ungkapnya.

BACA JUGA : Utamakan Tenaga Kerja Lokal

Saat ini sendiri, terdapat hampir 350 perusahaan yang beroperasi di wilayah Berau, namun baru satu perusahaan yang merespon surat edaran Disnakertrans terkait kerja sama rekrutmen tenaga kerja satu pintu.

Sejatinya, sebelum Bupati melakukan penekanan dalam upaya pengurangan pengangguran, kerja sama antara Disnakertrans dengan perusahan telah dilakukan. Namun, saat ini diakui Syarkawi, respon perusahaan sangat minim.

Padahal, kerja sama ini telah jelas diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.251/DPPTK/IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Antar Kerja Lokal (AKL).

“Saat ini baru satu perusahaan yang mau kerja sama dengan kita, yakni PT Buma (Bukit Makmur Mandiri Utama-red). Mereka kemarin melakukan rekrutmen tenaga lokal untuk disekolahkan dan dipekerjakan diperusahaanya. Dan saat ini tidak main-main, bagi yang tidak mau melakukan kerja sama dengan kita untuk rekrutmen tenaga lokal bisa kena sanksi, bahkan sanksinya bisa sampai pencabutan izin,” tutupnya.(M.S. Zuhrie)