Kehabisan Anggaran, Posbakumadin Minta Dukungan DPRD Dan Pemkab

 

TANJUNG REDEB – DPRD Berau menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanjung Redeb, Senin (10/10/2016), di ruang Rapat Gabungan DPRD Berau. Rapat kali ini membahas tentang bantuan dana operasional bagi Posbakumadin guna memberikan bantuan hukum terutama bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Berau.

Rapat dipimpin Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Berau, Rudi P Mangunsong dan hanya didampingi 2 anggota banleg dan 1 anggota Badan Anggaran (Banggar), yakni, Warsito, Eli Esar Kombong serta Muhammad Yunus.

Dari Posbakumadin sendiri, hadir langsung Ketua Pimpinan Pusat Posbakumadin yang juga menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) Pusat, Ropaun Rambe, Ketua Pimpinan Cabang Posbakumadin Tanjung Redeb, Pius Pati Molan dan pengurus Posbakumadin Tanjung Redeb lainnya.

Dalam hearing itu, Pius Pati Molan menjelaskan, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM Provinsi Kaltim memberikan anggaran pada Posbakumadin Tanjung Redeb hanya sebesar Rp90 juta. Hal itu tentu tidak cukup untuk menutupi biaya operasional Posbakumadin Tanjung Redeb selama setahun.

Hal tersebut terbukti setelah mendampingi 201 perkara yang melibatkan masyarakat kurang mampu, anggaran operasional Posbakumadin tersebut telah habis sejak bulan Juni lalu. Oleh karena itu, perkara-perkara pidana maupun perdata masyarakat yang mendapat pendampinggan Posbakumadin selanjutnya, tidak lagi mendapatkan anggaran.

“Anggaran Posbakumadin dari pusat sudah over kuota,” jelasnya.

 

Melalui hearing itu, diharapkan Pius, DPRD Berau dapat mendukung agar Pemkab Berau bisa mengalokasikan anggaran khusus (bantuan sosial) untuk Posbakumadin Tanjung Redeb.

“Dengan over kuota tadi, pelayanan hukum yang kami berikan tentu tidak bisa maksimal,” katanya.

Menanggapi hal ini, Rudi P Mangunsong mengungkapkan, jika melihat anggaran sebesar Rp90 juta yang dibandingkan dengan kondisi geografis Kabupaten Berau, tentunya anggaran dari pusat tersebut memang sangat terbatas. Terlebih, bila dibandingkan dengan jumlah kasus yang mendapat pendampingan Posbakumadin di Berau yang banyak.

“Memang tidak bisa disamakan kondisi geografisnya seperti daerah-daerah di Pulau Jawa,” tutupnya.(Andi Sawega)