18 Kampung Mencairkan ADD Tahap II

 

TANJUNG REDEB – Dari 100 Kampung di Kabupaten Berau, tercatat baru 18 kampung yang telah siap menerima kucuran pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) tahap II tahun 2016. 18 kampung itu mendapat kucuran dana karena sudah menyelesaikan proses verifikasi persyaratan pencairan, mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten.

Sementara, sisanya sebanyak 82 Kampung masih dalam proses verifikasi di kecamatan. Bahkan, terhitung 6 kampung masih belum melakukan pencairan ADD tahap I. Namun, proses verifikasi persyaratan percairan ADD di tingkat kecamatan terus dilakukan.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (BPMPK) Berau, Datu Kesuma melalui Kepala Bidang Pemerintahan Kampung, Sudirman diruang kerjanya. Ia menjelaskan, sebanyak 94 kampung telah melakukan pencairan ADD yang bersumber dari APBN untuk tahap I.

“6 kampung yang belum bisa untuk merealisasikan karena ADK-nya belum, biasanya otomatis ADD belum juga,” jelasnya.

18 kampung di Kabupaten Berau juga telah melakukan pencairan ADD tahap II. Salah satunya, yakni Kampung Gurimbang dan Kampung Tepian Buah yang juga mengikuti lomba Desa Kaltim 2016. Pencairan ADD tahap II yang baru terealisasi pada minggu ke-3 bulan September, ditambah Sudirman, sebenarnya mengalami keterlambatan sebab harus menunggu proses laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.

“Kalau dana desa APBN, laporan realisasi penggunaan dana kampung itu berdasarkan laporan tingkat kabupaten, maka kita punya strategi yakni proses ini sambil jalan,” tambahnya.

Dengan mengacu pada laporan tingkat kabupaten, dinilai Sudirman, kampung tidak akan bisa secara mandiri mencairkan realisasi ADD. Akan masih tergantung dengan proses laporan realisasi penggunaan ADD kampung lainnya se-Kabupaten Berau, yakni, laporan realisasi penggunaan ADD tahap I sebesar 50 persen.

“Jadi data yang diminta oleh Kementerian Keuangan pada saat pencairan itu, mengikuti data kabupaten atau rekapitulasi se-kabupaten. Kalau ADK itukan masing-masing kampung, selesai langsung bisa sudah, makanya mandiri,” ucapnya.

Oleh karena itu, dengan masih banyaknya kampung yang belum dapat melaporkan realisasi penggunaan ADD tahap I, diharapkan Sudirman, kampung tersebut bisa mempercepat proses verifikasi di tingkat kecamatan. Mengingat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/2016, penyaluran ADD yang bersumber dari APBN paling lambat di bulan Nopember tahun 2016.

“Kita sudah sosialisasikan kepada semua kampung, mulai dari kecamatan sejak lama. Surat menyurat kaitannya dengan ini, penyaluran paling lambat Nopember 2016,” pungkasnya.(Andi Sawega)