Ortal Ajukan Pembentukan Bagian ULP Setda Berau

 

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau akan mengakomodir perintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat untuk segera membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai perangkat daerah tersendiri. Pasalnya, ULP Berau saat ini masih berstatus organisasi yang dibentuk khusus, namun tidak dipimpin oleh pejabat struktural (ad hoc) di Bagian Pembangunan Setda Berau.

“Sekarang inikan di Sekretariat Daerah, tapi dia (ULP-red) bukan sebagai bagian. Dia Ad Hoc dibagian Pembangunan,” ungkap Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab Berau, David Pamudji melalui Analis Kelembagaan, Martinus saat ditemui beraunews.com diruang kerjanya beberapa waktu lalu.

BACA JUGA : Pemkab Diminta Bentuk Badan Pengadaan Barang/Jasa

Dikatakan Martinus, pembentukan ULP itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99/2014 tentang Pedoman Pembentukan ULP. ULP Berau akan dibentuk sebagai salah satu Bagian Setda Berau yang akan dipimpin Pejabat Struktural (Pejabat Eselon III).

“Itu nanti rencananya akan kita bentuk sebagai salah satu bagian di Sekretariat Daerah,” tambahnya.

Sebab, jika mengacu pada PP Nomor 18/2016, dikatakan Martinus, Pemkab Berau belum dapat mengakomodir pembentukan ULP sebagai perangkat daerah tersendiri. Pasalnya, perangkat daerah yang dibentuk secara tersendiri adalah seperti yang dimaksudkan dalam PP Nomor 18/2016 itu adalah urusan-urusan pemerintahan yang memang sudah tertuang.

Dalam PP tertuang 40 urusan pemerintahan urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan penunjang. Untuk urusan pemerintahan pada bidang ULP sendiri, memang belum tertuang dalam PP tersebut.

“Untuk ULP sendiri, dalam urusan-urusan pemerintah itu tidak ada urusan yang khusus ULP ini,” katanya.

Selain itu, jika mengacu pada PP Nomor 18/2016, dijelaskan Martinus, kriteria tipelogi perangkat daerah untuk menentukan tipe perangkat daerah, akan dibentuk berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan melalui variabel umum dengan bobot 20 persen dan variabel teknis dengan bobot 80 persen.

“ULP sendiri, kita tidak tahu nanti tipeloginya apa, karena kita tidak punya acuan untuk menghitung skoringnya untuk menentukan tipeloginya,” jelasnya.

Oleh karena itu, ditegaskan Martinus, Pemkab Berau melalui Bagian Ortal tetap mengakomodir akan pembentukan ULP. Namun, dibentuk sebagai bagian dalam Setda Berau, bukan sebagai perangkat daerah tersendiri.

“Kalau di dalam Sekretariat Daerah bisa saja karena salah satu fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai fungsi staf dan juga mengakomodir semua urusan atau semua hal yang belum diakomodir di dalam, baik dinas maupun badan daerah,” pungkasnya.(Andi Sawega)