Dinkes Tipelogi B Sesuai Mekanisme PP 18/2016

 

TANJUNG REDEB – Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah, sejumlah SKPD di jajaran Pemkab Berau akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut direalisasikan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tahun 2016.

Pengesahan perda itu pun tinggal menunggu surat rekomendasi terkait kriteria tipelogi Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau dari Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F. Moeloek.

“Sudah selesai semua, tinggal tunggu Dinas Kesehatan untuk tipeloginya,” ungkap Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong saat dihubungi beraunews.com, Minggu (2/10/2016) lalu.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab Berau, David Pamudji melalui Analis Kelembagaan, Martinus juga mengungkapkan, penentuan tipelogi Dinkes Berau yang sebelumnya diajukan bagian Ortal menjadi Perda telah sesuai PP Nomor 18/2016 tersebut, yakni SKPD dengan kriteria tipelogi B.

Selama ini, berdasarkan PP Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinkes Berau memang merupakan salah satu SKPD yang bisa dibentuk dengan kriteria tipelogi A. Namun, dengan berlakunya PP 18/2016 itu, PP Nomor 41/2007 tersebut langsung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Tetapi Kementerian Kesehatan mengurangi salah satu indikator dalam perhitungan faktor teknis (kriteria variabel teknis-red),” ungkapnya saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (5/10/2016).

BACA JUGA : Menuju Pengesahan, Draf Raperda Perangkat Daerah Baru Tidak Banyak Direvisi

Lebih lanjut, berdasarkan PP Nomor 18/2016 itu, dijelaskan Martinus, dalam kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah Dinkes berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan 2 variabel, yakni variabel umum dan variabel teknis.

Dimana, variabel umum dengan bobot 20 persen yang terdiri 3 indikator (jumlah penduduk, luas wilayah serta jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah). Sedangkan variabel teknis dengan bobot 80 persen yang ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

“Dulu ada tiga indikator dalam variabel teknis yakni jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan ada satu lagi, tapi saya lupa. Dulu ada tiga sehingga 3 indikator ini kita isi, dia skoringnya bisa tipe A. Salah satu faktor teknis ini dibuang sehingga tinggal ada 2 faktor teknis yaitu jumlah penduduk dan kepadatan penduduk,” jelasnya.

Pengurangan indikator dalam variabel teknis itu, dinilai Martinus, otomatis mempengaruhi hasil pemetaan urusan pemerintah sehingga hasil skor Dinkes Berau turun menjadi SKPD dengan kriteria tipelogi B.

Namun, guna membuat Dinkes Berau tetap merupakan SKPD dengan kriteria tipelogi A, dikatakan Martinus, berdasarkan informasi yang diterimanya, Kementerian Kesehatan telah melayangkan surat yang memuat daftar urusan Kesehatan seluruh kabupaten/kota di Indonesia termasuk urusan kesehatan di Kabupaten Berau kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bina Bangda).

“Dinas Kesehatan bersama Kepala Bagian Organisasi (David Pamudji) dan juga Asisten IV (Suparno Kasim), mereka berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Kemendagri dalam hal ini Dirjen Bangda menyerahkan hal itu kepada Kemenkes dan disitu disebutkan bahwa urusan kesehatan untuk Kabupaten Berau ini, (tipelogi) A,” katanya.

Dalam waktu dekat, ditambah Martinus, Kemenkes juga akan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Tipelogi Urusan Kesehatan Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Dimana, urusan kesehatan untuk Kabupaten Berau dilaksanakan oleh Dinkes dengan kriteria tipelogi A.

“Sampai sekarang ini, kita belum memegang keputusan Menteri Kesehatan yang dimaksudnya itu. Yang kita pegang sekarang hanya dokumen surat dari Kementerian Kesehatan, pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa urusan kesehatan untuk Kabupaten Berau tipeloginya adalah A,” tambahnya.

Terakhir, kembali ditegaskan Martinus, bagian Ortal telah melakukan pemetaan urusan pemerintahan pada perangkat daerah baru sesuai dengan PP tersebut. Dimana, berdasarkan PP itu, maka Dinkes Berau merupakan SKPD dengan kriteria tipelogi B.

Dalam perhitungan sendiri, selain bisa dihitung secara manual, disampaikan Martinus, Kemendagri melalui Dirjen Bina Bangda telah membuat sistem perhitungan secara online.

“Kesannya kan bagian organisasi, seolah-olah menghendaki kalau kesehatan itu B padahal itu bukan maunya kami. Kami hanya menginput data, hasilnya ya sesuai dengan perhitungan yang sudah dibuat secara online dengan sistem yang ada,” pungkasnya.(Andi Sawega)