Cegah Korupsi, Bupati Pelajari Instruksi KPK Terkait Gratifikasi

 

TANJUNG REDEB – Instruksi yang disampaikan Kepala Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sugiarto, agar setiap Bupati atau Walikota hingga Gubernur membuat aturan tata kelola gratifikasi secara transparan dan akuntabel, disambut baik oleh Bupati Berau, Muharram.

“Akan kita ikuti instruksi itu,” ungkapnya kepada beraunews.com, Rabu (5/10/2016).

Dengan membuat tata kelola aturan terkait gratifikasi tersebut, maka setiap daerah memiliki kekuatan hukum untuk mengendalikan dan menindak bagi aparat pemerintahan daerah yang menerima gratifikasi. Sebab lewat gratifikasi tersebut dapat memicu korupsi yang sedari dulu terus tumbuh dan berkembang di pemerintahan Indonesia.

BACA JUGA : KPK Minta Daerah Buat Aturan Tata Kelola Gratifikasi

Namun untuk membuat aturan terkait hal tersebut, dikatakannya, perlu adanya mekanisme dan aturan standar sehingga aturan tersebut dapat benar-benar menjadi aturan yang mendorong pencegahan dan bahkan menjadi rambu-rambu bagi setiap aparat pemerintahan untuk terhindar dari praktik korupsi.

“Saya kira ini sangat baik untuk mencegah adanya praktik korupsi di daerah kita. Maka kita perlu mempelajari dulu untuk membuat aturan tersebut,” katanya.

Terkait apakah aturan gratifikasi kepada aparat pemerintahan daerah tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbub) atau Peraturan Daerah (Perda), ia mengaku masih butuh waktu untuk mempelajari baik bentuk aturan maupun isi detail dari instruksi KPK tersebut.

Dengan adanya aturan gratifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen aparatur pemerintahan daerah untuk mencegah korupsi baik dari lini terbawah hingga yang berada di atas.

Selain itu, aturan tersebut juga dapat membentuk pegawai yang berintegritas tinggi, membentuk citra lembaga menjadi lebih positif dan masyarakat dapat memperoleh layanan yang baik tanpa memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pelayan masyarakat tersebut.(Marta)