Tak Ada Anggaran, Bulan Eliminasi Kaki Gajah Terancam Gagal

 

TANJUNG REDEB – Berau menjadi daerah endemis Filariasis (penyakit kaki gajah). Oleh karena itu, Pemkab Berau melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) pun mencanangkan Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) Filariasis selama 5 tahun.

Gerakan pengobatan serentak pencegahan penyakit filariasis ini, dimulai pada tanggal 15 Oktober 2016 mendatang. Pencegahan yang dilakukan pada Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga) itu, dengan memberikan obat kepada semua penduduk Kabupaten Berau yang rentan, mulai usia 2 tahun hingga 70 tahun.

Ditemui diruang kerjanya, Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Berau, Andarias Baso melalui Kepala Seksi  Pemberantasan Penyakit Menular (P2M), Ramadhan mengungkapkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi secara internal ke puskesmas-puskesmas yang ada. Obat faliriasis dan beberapa peralatan pendukung Belkaga pun telah didistribusikan ke beberapa puskesmas.

Untuk puskesmas dalam kota, tidak ada kendala pendistribusian obat, air minum maupun peralatan pendukung Belkaga. Namun, untuk pendistribusian ke puskesmas yang berada dipedalaman, pesisir dan pelosok, tentu sangat terkendala.

“Tapi, saya justru pesimis karena sampai hari ini, kita belum ada kepastian dana untuk kegiatan ini yang masuk di anggaran tambahan,” katanya saat ditemui beraunews.com, Senin (3/10/2016).

Selain tidak adanya anggaran untuk memobilisasi seluruh peralatan yang diperlukan, ditambah Ramadhan, anggaran untuk kader yang akan bertugas melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah pun tidak ada. Padahal, kader itu merupakan ujung tombak kesuksesan gerakan filariasis ini.

Selain, membawa obat dan air mineral yang akan diberikan ke warga, kader itu juga akan menunggu dan menyaksikan secara langsung warga mengkonsumsi obat tersebut. Kemudian, mereka melakukan pendataan.

“Langkah itu merupakan validasi kita untuk mencapai 85 persen dari total yang harus kita obati,” ujarnya.

 

Dalam gerakan pengobatan serentak pencegahan filariasis, dijelaskan Ramadhan, Dinkes Kaltim sebenarnya telah mendistribusikan obat filariasis bersama air minum gelasan ke Dinkes Berau sejak bulan September lalu. Begitu pula dengan peralatan pendukung seperti Alat Tulis Kantor (ATK), spanduk dan banner imbauan, buku petunjuk teknis dan alat peraga, telah didistribusikan ke kabupaten oleh Kementerian Kesehatan.

Jumlah penduduk Kabupaten Berau yang harus mengkonsumsi obat filariasis ini, disampaikan Ramadhan, berkisar antara 220 ribu hingga 230 ribu jiwa. Penduduk dengan usia di bawah 2 tahun, ibu hamil, usia di atas 70 tahun maupun sedang menyandang penyakit kronis, tidak diwajibkan mengkonsumsi obat filariasis tersebut.

“Data penduduk Kabupaten yang terbaru, itu 251.346 jiwa. Jadi data sasaran kita, berkisar sekitar 220 ribu sampai 230 ribu jiwa atau minimal sekitar 85 persen,” bebernya.

Hal ini seperti yang dikeluhkan Kepala Puskesmas Merapun, Norhana Ajang. Ia merasa bingung untuk melaksanakan gerakan itu. Mengingat, anggaran kegiatan tersebut tidak ada, khususnya anggaran untuk para kader dalam melakukan sosialisasi dan sebagainya.

“Dana untuk pertemuan dan pelatihan kader, sosialisasi ke masyarakat, itu bagaimana. Dana untuk transportasi mereka dari kampung ke tempat kita, belum lagi konsumsinya. Kita sudah menghemat dengan menggabungkan di pertemuan lintas sektor, tapi dana untuk yang lainnya,” tanyanya saat ditemui ditempat yang sama.(Andi Sawega)