Menuju Pengesahan, Draf Raperda Perangkat Daerah Baru Tidak Banyak Direvisi

TANJUNG REDEB – Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemkab Berau akan mengalami perubahan.

Namun, perubahan itu masih menunggu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diserahkan Pemkab Berau ke DPRD melalui rapat paripurna, Kamis (1/9/2016) lalu, menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pembahasan Raperda itu pun hampir memasuki tahapan akhir pengesahan dalam rapat Badan Legislasi (Banleg) DPRD Berau. Yakni, menunggu surat rekomendasi terkait kriteria tipelogi Dinas Kesehatan Berau dari Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek.

“Sudah selesai semua, tinggal tunggu Dinas Kesehatan untuk tipeloginya,” ungkap Ketua Banleg DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong saat dihubungi beraunews.com, Minggu (2/10/2016) sore.

Sebelum disampaikan ke DPRD Berau, sebelumnya telah dilakukan pembahasan pemetaan dan tipelogi perangkat daerah. Dari pemetaan tersebut, diketahui susunan dan tipe perangkat daerah, yaitu Sekretariat Daerah tipe A, Sekretariat DPRD tipe B, Inspektorat tipe A, 14 dinas tipe A, 9 dinas tipe B, 1 dinas tipe C, 3 badan tipe A, dan 2 badan tipe B. Dari 24 dinas/badan tersebut, Dinas Kesehatan pun mengalami perubahan kriteria tipelogi menurut PP tersebut, yakni menjadi dinas tipe B, yang sebelumnya dinas tipe A.

“Dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan-red) kan tipe A, sedangkan dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri-red) itu tipe B. Jadi kita tinggal menunggu surat dari Kemenkes lagi,” ujar politisi Partai PDI Perjuangan ini.

Hal itu pun senada dengan yang disampaikan anggota Banleg DPRD Berau lainnya, Vitalis Paulus Lette. Selain melalui rapat internal Banleg DPRD Berau, dijelaskan Vitalis (sapaan akrabnya), rapat evaluasi terkait pembentukan dan susunan perangkat daerah juga telah digelar bersama lembaga eksekutif, yang diwakili Asisten IV Setkab Berau, Suparno Kasim dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Berau.

“Kemudian, minggu kemarin kita juga sudah rapat evaluasi dengan Kemenkumham yang di provinsi,” jelasnya saat dihubungi beraunews.com melalui telepon seluler.

 

Dalam rapat evaluasi bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim di Samarinda, dikatakan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat ini, memang terdapat beberapa perbaikan, yakni menyangkut penulisan kata-kata dalam konsep atau rancangan awal (draf) maupun aspek hukum.

“Hanya soal draf, misalnya kurang kata-kata atau mungkin itu ada unsur menimbang, apa dan sebagainya. Itu nanti dirubah lagi, dilihat dari redaksionalnya saja. Tapi secara materi, intinya itu ya seperti apa yang sudah dirapat bersama antara anggota Banleg dengan perwakilan dari eksekutif, dengan pak Asisten IV dan bagian Ortal,” katanya.

Terkait kriteria variabel umum dan teknis dalam pemetaan, dinilai Vitalis, merupakan kewenangan kementerian atau lembaga terkait. DPRD hanya membahas dan mengevaluasi dari segi draf maupun aspek hukum.

“Kalau menyangkut tipelogi atau skor dan variabel, itu memang rananya kementerian atau lembaga terkait. Hanya kita pingin tahu saja, nilai ini datang dari mana, memang ada dalam pembahasan. Jadi tidak ada kita diskusikan itu, cuma memang ada khususnya untuk Dinas Kesehatan,” ucapnya.

Berdasarkan PP 18/2016 tersebut, ditambah Vitalis, memang tipelogi untuk Dinas Kesehatan ialah SKPD tipe B. Sebab, mulai dari varibel umum dan teknis, skor tipelogi Dinas Kesehatan rendah. 

“Di provinsi Kalimantan Timur pun sama, itu masalahnya yang kecil. Tapi mau salah siapa sebenarnya, itukan leading sektornya dari Kementerian Kesehatan sebagai lembaga terkait sehingga perlu diperbaiki indikator-indikatornya,” tambahnya.

Namun, Dinas Kesehatan Berau, diungkap juga Vitalis, telah melayangkan surat revisi terkait kriteria tipelogi tersebut ke Kemenkes. Saat ini, Banleg maupun Dinas Kesehatan pun tinggal menunggu surat rekomendasi terkait kriteria tipelogi Dinas Kesehatan yang harusnya merupakan SKPD tipe A.

“Dinas Kesehatan Berau sudah menyampaikan ke Kementerian Kesehatan supaya mungkin perlu ditelaah kembali. Informasinya itu sudah muncul, tinggal tunggu surat dari ibu Menteri. Dan kemarin, juga sudah kami bicarakan itu, disana pada prinsipnya tidak apa-apa tapi butuh dari Kemenkum HAM Provinsi juga,” pungkasnya.

Terkait pemetaan dan tipelogi Dinas Kesehatan yang berada di tipe B, sebenrnya sama dengan hasil penelitian beraunews.com tentang Analisis Pengukuran Intensitas Urusan Pemerintah Dan Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Berau. Dimana, untuk variabel umum, Dinas Kesehatan memperoleh skor 160, sedangkan untuk variabel khusus memperoleh skor 520 atau memperoleh total skor 680. Setelah total skor dikalikan faktor kesulitan geografis Kalimantan 1,1, maka skor Dinas Kesehatan menjadi 748 atau memiliki tipelogi B.

Artinya, Dinas Kesehatan memang mewadahi pelaksanaan dengan beban kerja yang sedang sebagaimana aturan Pasal Pasal 36 Ayat 2 Huruf b PP Nomor 18/2016. Dengan demikian, jika mengikut amanah Pasal 82 PP Nomor 18/2016, Dinas Kesehatan terdiri dari 1 Sekretariat dan paling banyak 3 Bidang, dimana Sekretariat terdiri atas 2 Subbagian dan Bidang terdiri paling banyak 3 Seksi.(Andi Sawega)